Kiswondari Pawiro
IDXChannel – Fraksi-fraksi di Komisi VIII DPR kaget lantaran Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mendadak meminta tambahan anggaran Rp 1,5 triliun untuk penyelenggaraan ibadah haji 2022 pada H-4 pemberangkatan kloter pertama. Komisi VIII DPR pun mempertanyakan detil penambahan yang sangat besar dan dasar hukumnya.
Seperti misalnya Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Ali Ridha. Dia mengaku masih belum memahami sistem pelayanan yang dimaksud masyair itu apa saja komponennya, karena yang diusulkan ini hanya bulatan angkanya saja. Apalagi, per jamaah ini masih terjadi kekurangan 4.125 SAR sementara anggaran yang disetujui 1.531 SAR.
“Saya melihat itu bukan kekurangan, kekurangan itu kalau yang disepakati 4.125 yang kurang 1.531. Tapi kalau gini bukan kurang, saya kaget juga karena angkanya begitu besar,” kata politikus Partai Golkar ini dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/5/2022).
Ali Ridha juga melihat bahwa tambahan biaya yang sangat besar. Kalau pun tambahan itu diambil dari nilai manfaat haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), ada ketidakadilan karena itu merupakan hak seluruh calon jemaah yang sudah menyetorkan. Sementara, ada banyak calon jemaah yang sudah berpuluh-puluh tahun menunggu.
Kemudian, Anggota Komisi VIII DPR Abdul Wachid juga mempertanyakan apakah tambahan biaya ini hanya berlaku untuk Indonesia saja atau seluruh dunia. Lantas, bagaimana dengan negosiasi Indonesia dengan Arab Saudi dan bagaimana tanggapan negara-negara lain yang melaksanakan haji.
Untuk itu, politikus Partai Gerindra ini meminta Menag menunjukkan surat dari Arab Saudi terkait penambahan anggaran ini, agar ada llegal standingnya bagi Komisi VIII DPR untuk memutuskan.
“Jadi temen-temen tidak sulit memahami, baru kemudian kita bicarakan. Saya setuju angka ini begitu besar, tidak masa persidangan ini kita putuskan, karena detil, bila perlu marathon. Kita butuh tahu Rp 1,5 triliun itu terdiri dari mana, meskipun pak menteri sudah menyampaikan,” ujar Wachid.
Anggota Komisi VIII DPR lainnya, Delmeria mengaku sangat kaget luar biasa dengan Raker yang digelar hari ini. Dia mengira bahwa bukan lagi anggaran haji yang akan dibahas. Padahal sudah mau berangkat tapi masih membahas penambahan anggaran haji. Bahkan, ia pun akan mendemo Kementerian Agama (Kemenag) jika dirinya akan berangkat haji tahun ini dan diminta menambah anggaran.
“Saya sangat kaget luar biasa dengan pertemuan kita hari ini, saya pikir tidak biaya haji lagi, ini kan kaget luar biasa ini tiga hari mau berangkat tapi masih bahas masalah biaya. Gimana jamaah yang mau berangkat ini. Kalau senadainya saya mau berangkat hari ini saya pergi demo ke kemenag, apalagi kalau saya menambahkan,” ujarnya.
Menurut politikus Partai Nasdem ini, apakah Menag tidak tahu sebelum ini ada pelayanan masyair ini dan apakah tidak dapat bisik-bisik info tersebut dalam lobi-lobinya sebelum ini, dan kenapa mendadak seperti ini. Apalagi penambahakannya tidak sedikit, ada tambahan Rp 23,3 juta per jamaah.
“Selama saya tahu dengan kemenag, kok baru sekarang saya kaget luar biasa. Udah mau berangkat ada pelayanan tambahan, kaget lagi, bukan uang yang sedikit, sangat banyak sekali. Dasar hukum apa sekarang penambahan anggaran ini dan dasar surat apa Saudi menambah biaya masyair ini?,” tukasnya.
Lalu, Anggota Komisi VIII DPR Luqman Hakim meminta kepada Menag untuk menjelaskan tambahan Rp 1,5 triliun anggaran haji ini agar bisa terang benderang, meskipun ia pada prinsipnya menyetujui usulan itu. Karena, suka tidak suka dan mau tidak mau kebutuhan ini harus dicarikan jalan keluarnya, agar jemaah tetap bisa berangkat.
