AALI
9975
ABBA
288
ABDA
7200
ABMM
1395
ACES
1370
ACST
202
ACST-R
0
ADES
3660
ADHI
890
ADMF
7600
ADMG
197
ADRO
2270
AGAR
350
AGII
1435
AGRO
1510
AGRO-R
0
AGRS
159
AHAP
72
AIMS
406
AIMS-W
0
AISA
177
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1140
AKRA
825
AKSI
795
ALDO
1320
ALKA
384
ALMI
294
ALTO
238
Market Watch
Last updated : 2022/01/14 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
509.74
0.24%
+1.24
IHSG
6693.40
0.53%
+35.05
LQ45
952.95
0.25%
+2.36
HSI
24383.32
-0.19%
-46.45
N225
28124.28
-1.28%
-364.85
NYSE
0.00
-100%
-17166.28
Kurs
HKD/IDR 1,832
USD/IDR 14,293
Emas
840,167 / gram

Hasil Ijtima Ulama ke-7, MUI Tetapkan Perdagangan Kripto Haram 

SYARIAH
Widya Michella
Kamis, 11 November 2021 14:40 WIB
Dalam penutupan Ijtima Ulama ke-7, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sepakati perdagangan kripto hukumnya haram.
Hasil Ijtima Ulama ke-7, MUI Tetapkan Perdagangan Kripto Haram  (Dok.MNC Media)
Hasil Ijtima Ulama ke-7, MUI Tetapkan Perdagangan Kripto Haram  (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Ijtima Ulama ke-7 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi ditutup pada Kamis (11/11/2021) dan menyepakati 12 poin bahasan salah satunya tentang penggunaan mata uang kripto atau cryptocurrency.  
 
Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh penggunaan atau perdagangan kripto menjadi salah satu mata uang hukumnya haram.

"Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015,"kata Ni'am saat penutupan Itjima Ulama di Jakarta, Kamis,(11/11/2021).

Ni'am mengatakan Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar. Selain itu, tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar’i, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. 

"Cryptocurrency atau mata uang kripto sebagai komoditi/aset yang tidak memenuhi syarat sebagai sil'ah karena tidak memiliki underlying  serta memiliki manfaat yang jelas sehingga tidak sah untuk diperjualbelikan,"ucapnya.

Selain membahas kripto,  12 Itjima Ulama MUI juga menyepakati kesepakatannya makna jihad, makna khilafah dalam konteks NKRI, kriteria penodaan agama, tinjauan pajak bea cukai dan juga retribusi untuk kepentingan kemaslahatan, panduan pemilu dan pemilukada yang lebih bermaslahat bagi bangsa, dan distribusi lahan untuk pemerataan dan kemaslahatan.
 
Selanjutnya terkait hukum pinjaman online, hukum transplantasi rahim, hukum cryptocurrency,  penyaluran dana zakat dalam bentuk qardhun hasan, hukum zakat perusahaan, dan hukum zakat saham.

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD