Suparjo Ramalan
"Dalam ratas (ratas terbatas) bapak presiden meminta tahun depan harus 10 juta. Bapak Wapres (Wakil Presiden juga ingin kita menjadi produsen halal, saat ini kita masih konsumen," bebernya.
Untuk mencapai target pemerintah, BPJPH pun meminta bantuan dari kementerian dan lembaga (K/L), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pemerintah daerah (pemda). Siti memandang dukungan itu diperlukan mengingat keterbatasan anggaran BPJPH dalam melakukan proses sertifikat halal.
Bantuan perusahaan pelat merah misalnya dapat memfasilitasi sertifikasi halal untuk UMKM, seperti catering hingga rumah makan. Menurutnya dukungan BUMN akan meringankan beban BPJPH dalam merealisasikan target Jokowi.
"Kami hanya sanggup berikan bantuan sebanyak Rp230 miliar, satu pelaku usaha itu Rp230.000, kali 1 juta pelaku usaha berarti Rp230 miliar, itu kesanggupan kami. Kami butuh bantuan dari kementerian dan lembaga, BUMN, dan juga dinas setempat," kata dia.
BPJPH sendiri menargetkan memberikan sertifikasi halal kepada 1 juta produk. Siti menyampaikan realisasi akan lebih tinggi mengingat sudah ada 1,4 juta produk yang mendaftar, yang mana 950.000 produk telah mendapatkan sertifikasi halal.
