AALI
0
ABBA
0
ABDA
0
ABMM
0
ACES
0
ACST
0
ACST-R
0
ADES
0
ADHI
0
ADMF
0
ADMG
0
ADRO
0
AGAR
0
AGII
0
AGRO
0
AGRO-R
0
AGRS
0
AHAP
0
AIMS
0
AIMS-W
0
AISA
0
AISA-R
0
AKKU
0
AKPI
0
AKRA
0
AKSI
0
ALDO
0
ALKA
0
ALMI
0
ALTO
0
Market Watch
Last updated : 2022/05/25 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
539.29
-0.73%
-3.98
IHSG
6883.50
-0.44%
-30.64
LQ45
1009.51
-0.63%
-6.42
HSI
20171.27
0.29%
+59.17
N225
26855.30
0.67%
+177.50
NYSE
15080.98
0.3%
+45.11
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
875,038 / gram

MUI Ingatkan Pemerintah Soal Wajib Sediakan Vaksin Covid-19 Halal

SYARIAH
Widya Michella
Selasa, 26 April 2022 14:29 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Amirsyah Tambunan, mengingatkan pemerintah terkait penyediaan vaksin Covid-19 halal.
MUI Ingatkan Pemerintah Soal Wajib Sediakan Vaksin Covid-19 Halal. (Foto: MNC Media)
MUI Ingatkan Pemerintah Soal Wajib Sediakan Vaksin Covid-19 Halal. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Amirsyah Tambunan, mengingatkan pemerintah terkait penyediaan vaksin Covid-19 halal, terutama bagi umat Islam di Indonesia.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) di mana penetapan label halal bersifat wajib. Sehingga sudah menjadi tugas bagi pemerintah untuk menyediakannya.

"Menurut hemat saya sejalan dengan undang-undang UU 33 Tahun 2014 tentang JPH ini sudah bersifat mandatory artinya wajib. Selama ini bersifat kesukarelaan sekarang wajib amanat undang-undang seperti itu," kata Amirsyah saat ditemui wartawan di kantor MUI Pusat, Jakarta pada Selasa,(26/04/2022).

Amirsyah mengatakan selama ini hanya dua vaksin Covid-19 yang difatwakan halal oleh MUI, yakni Sinovac dan Zivifax. Selebihnya, MUI mengategorikannya sebagai vaksin Covid-19 haram namun dalam kondisi darurat boleh digunakan.

"Sampai kondisi darurat, kalau belum tersedia vaksin yang halal. Sekarang vaksin yang halal itu produksinya sudah ada tapi perlu dilakukan pengadaan oleh pemerintah Indonesia dengan produsen yang ada di China," kata Amirsyah.

"Maka pemerintah wajib menunaikan itu untuk melaksanakan undang-undang JPH termasuk di situ vaksin," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, MA telah memenangkan gugatan uji materiil yang dilayangkan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) terhadap Perpres No. 99 tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Sebagaimana dalam amar putusan Nomor 31 P/HUM/2022 Mahkamah Agung RI menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

“Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 di wilayah Indonesia,” bunyi salinan putusan MA yang diterima wartawan, pada Rabu (20/4).

Selain itu MA menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di wilayah Indonesia.” (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD