AALI
8850
ABBA
224
ABDA
6025
ABMM
4380
ACES
650
ACST
196
ACST-R
0
ADES
7275
ADHI
765
ADMF
8500
ADMG
167
ADRO
3860
AGAR
316
AGII
2500
AGRO
620
AGRO-R
0
AGRS
100
AHAP
105
AIMS
244
AIMS-W
0
AISA
144
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1600
AKRA
1305
AKSI
320
ALDO
695
ALKA
290
ALMI
390
ALTO
175
Market Watch
Last updated : 2022/09/26 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
539.43
-0.46%
-2.48
IHSG
7127.50
-0.71%
-51.08
LQ45
1020.20
-0.53%
-5.44
HSI
17855.14
-0.44%
-78.13
N225
26431.55
-2.66%
-722.28
NYSE
0.00
-100%
-14116.59
Kurs
HKD/IDR 1,914
USD/IDR 15,125
Emas
799,103 / gram

Vaksin Covovax Produksi India Haram, Berikut Rekomendasi MUI

SYARIAH
Widya Michella
Jum'at, 24 Juni 2022 10:39 WIB
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan vaksin Covid Covovaxmirnaty produksi Serum Institute of India Pvt haram.
Vaksin Covovax Produksi India Haram, Berikut Rekomendasi MUI (Dok.MNC)
Vaksin Covovax Produksi India Haram, Berikut Rekomendasi MUI (Dok.MNC)

IDXChannel - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan vaksin Covid-19 produksi Serum Institute of India Pvt bernama Covovaxmirnaty haram. Sebab dalam tahapan produksinya ditemukan ada pemanfaatan enzim dari pankreas babi.

Hal ini tertuang dalam Fatwa Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Hukum Vaksin Covid-19 yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar, Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan. Serta Ketua Komisi Fatwa MUI Prof Hasanuddin AF, dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI KH Miftahul Huda pada 7 Febuari 2022 lalu. 

Maka dengan demikian, MUI memberikan enam rekomendasi terhadap vaksin produksi India tersebut. Pertama, pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin Covid-19 yang halal semaksimal mungkin, khususnya untuk umat Islam.

"Kedua, pemerintah perlu mengoptimalkan pengadaan vaksin Covid-19 yang tersertifikasi halal,"bunyi rekomendasi seperti dikutip dalam laman resmi MUI Online, Jumat,(24/06/2022)

Ketiga, Pemerintah harus memastikan vaksin Covid-19 lain yang akan digunakan agar disertifikasi halal dalam kesempatan pertama guna mewujudkan komitmen pemerintah terhadap vaksinasi yang aman dan halal. Keempat, pemerintah harus menjamin dan memastikan keamanan vaksin yang digunakan.

"Kelima, pemerintah tidak boleh melakukan vaksinasi dengan vaksin yang berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan terpercaya, menimbulkan dampak yang membahayakan (dlarar),"ujarnya. 

Halaman : 1 2
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD