Selain itu, platform harus transparan tentang alasan keputusan moderasi konten. Pengguna yang terpengaruh pun akan memiliki hak untuk menantang keputusan moderasi, apabila konten mereka dihapus atau aksesnya dibatasi.
Apabila tiwtter gagal mematuhi peraturan DSA, maka berpotensi menghadapi hukuman berat. Di mana regulator dapat mendenda twitter hingga enam persen dari omzet globalnya atau bahkan melarang platform tersebut.
Sementara itu, komisaris pasar internal UE, Thierry Breton, memperingatkan Elon Musk bahwa twitter perlu mematuhi peraturan konten tersebut.
Twitter sendiri tidak lagi memiliki departemen komunikasi yang bisa dimintai komentar. Adapun Peraturan tentang konten mana yang legal dapat sangat bervariasi berdasarkan yurisdiksi, dan memiliki lebih sedikit staf yang berdedikasi, untuk memastikan Twitter bermain sesuai aturan dapat mempersulit perusahaan untuk melakukannya.
(DES)