IDXChannel – Otoritas China meminta perusahaan-perusahaan di negara tersebut untuk berhenti menggunakan software keamanan siber buatan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Pihak berwenang China mengambil langkah tersebut karena adanya kekhawatiran keamanan nasional, kata tiga orang yang mengetahui masalah tersebut seperti dilansir dari Reuters, Kamis (15/1/2026).
Seiring meningkatnya ketegangan perdagangan dan diplomatik antara China dan AS dan kedua belah pihak bersaing untuk kemajuan teknologi, Beijing sangat ingin mengganti teknologi buatan Barat dengan alternatif domestik.
Perusahaan-perusahaan AS yang perangkat lunak keamanan sibernya telah dilarang termasuk VMware milik Broadcom, Palo Alto Networks, dan Fortinet, sementara perusahaan-perusahaan Israel termasuk Check Point Software Technologies, kata dua sumber.
Sumber ketiga mengatakan perusahaan lain yang perangkat lunaknya dilarang termasuk Mandiant milik Alphabet dan Wiz, yang pembeliannya diumumkan Alphabet tahun lalu, serta perusahaan-perusahaan AS CrowdStrike, SentinelOne, Recorded Future, McAfee, Claroty, dan Rapid7.
Perusahaan Israel CyberArk, yang pembeliannya diumumkan oleh Palo Alto tahun lalu, juga termasuk dalam daftar tersebut, begitu pula Orca Security dan Cato Networks, dua perusahaan Israel, dan Imperva, yang dibeli oleh perusahaan pertahanan Prancis Thales pada 2023.
Recorded Future mengatakan dalam sebuah email bahwa mereka tidak melakukan bisnis di China dan tidak berniat untuk melakukannya. McAfee mengatakan bahwa mereka merupakan perusahaan yang berfokus pada konsumen yang teknologinya tidak dibangun untuk penggunaan pemerintah atau perusahaan.
Sementara itu, CrowdStrike mengatakan bahwa mereka tidak menjual software di China dan tidak memiliki kantor, mempekerjakan orang, atau menampung infrastruktur di sana, dan karenanya hanya akan terpengaruh secara minimal terhadap kebijakan tersebut.
Adapun SentinelOne mengatakan bahwa mereka tidak memiliki paparan pendapatan langsung ke China dengan alasan yang serupa.
(Febrina Ratna Iskana)