OJK Klaim Aduan Terkait Pinjol Ilegal Turun Drastis pada Juni 2023

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah aduan masyarakat terkait investasi dan pinjaman online (pinjol) ilegal semakin menurun. Hal itu didorong oleh penguatan koordinasi antara Satgas Waspada Investasi (SWI) dari 12 kementerian dan lembaga.

“Jumlah pengaduan bulanan terkait investasi dan pinjaman online ilegal telah berada dalam tren yang menurun,” kata Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers daring, dikutip Rabu (5/7/2023).

Baca Juga:

OJK Ingatkan Jangan Utang Pinjol Buat Konsumtif, Termasuk Beli Tiket Konser

Wanita yang akrab disapa Kiki itu mengungkapkan, terdapat 1.222 pengaduan pada Januari 2023 dan jumlahnya terus turun hingga hanya mencapai 275 pengaduan pada Juni 2023. Adapun penurunan terbesar yaitu untuk pengaduan atas pinjaman online ilegal.

Untuk menangani isu pelindungan konsumen sektor jasa keuangan dan mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan, lanjut Kiki, OJK juga mendorong program literasi dan inklusi keuangan secara masif secara tatap muka (offline) maupun daring (online) melalui Learning Management System (LMS) dan media sosial.

Baca Juga:

Pinjol Ilegal Enggak Kapok Berkeliaran Meski Sudah Ada UU P2SK

Lebih lanjut, sejak awal Januari hingga 30 Juni 2023, OJK telah menerima 144.151 permintaan layanan, termasuk 10.071 pengaduan, 36 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 933 sengketa yang masuk ke dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan (SJK). 

Baca Juga:

OJK Klarifikasi soal 2,3 Juta Warga Jakarta Terjerat Pinjol hingga Rp10,5 Triliun

Dari pengaduan tersebut, sebanyak 4.663 merupakan pengaduan sektor perbankan, 2.402 merupakan pengaduan industri financial technology, 1.957 merupakan pengaduan industri perusahaan pembiayaan, 869 merupakan pengaduan industri asuransi dan sisanya merupakan layanan sektor pasar modal.

“Terkait dengan pengaduan yang masuk melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) tersebut, OJK terus mendorong penyelesaian pengaduan, baik yang berindikasi sengketa maupun yang tergolong indikasi pelanggaran,” imbuh Kiki.

Dalam hal ini, terdapat 7.962 pengaduan yang terselesaikan penanganannya melalui proses Internal Dispute Resolution oleh PUJK, dan sebanyak 2.109 pengaduan sedang dalam proses penyelesaian.

(FRI)