AALI
8900
ABBA
232
ABDA
6025
ABMM
4650
ACES
625
ACST
210
ACST-R
0
ADES
7200
ADHI
800
ADMF
8525
ADMG
168
ADRO
4050
AGAR
302
AGII
2520
AGRO
640
AGRO-R
0
AGRS
102
AHAP
109
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
146
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1605
AKRA
1400
AKSI
324
ALDO
705
ALKA
294
ALMI
380
ALTO
177
Market Watch
Last updated : 2022/09/23 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
541.91
-0.84%
-4.57
IHSG
7178.58
-0.56%
-40.32
LQ45
1025.63
-0.68%
-7.01
HSI
17933.27
-1.18%
-214.68
N225
0.00
-100%
-27313.13
NYSE
0.00
-100%
-14236.60
Kurs
HKD/IDR 1,912
USD/IDR 15,030
Emas
805,406 / gram

Siapa Pihak yang Berhak Memblokir Rekening? Intip Penjelasannya

BANKING
Andini Aprysheila/SEO
Senin, 15 Agustus 2022 15:27 WIB
Siapa pihak yang berhak memblokir rekening? Tentunya hal itu telah diatur dalam undang-undang sebagaimana mengatur dalam perbankan. 
Siapa Pihak yang Berhak Memblokir Rekening? Intip Penjelasannya. (FOTO : MNC Media)
Siapa Pihak yang Berhak Memblokir Rekening? Intip Penjelasannya. (FOTO : MNC Media)

IDXChannel – Siapa pihak yang berhak memblokir rekening? Tentunya hal itu telah diatur dalam undang-undang sebagaimana mengatur dalam perbankan. 

Karena itu, melalui artikel ini akan mencerahkan informasi bagaimana tahapan memblokir rekening. Terutama bagi mereka yang tersangkut kasus kriminalitas. Sebab, terkait dengan hal pemblokiran rekening tentu saja berkaitan dengan identitas nasabah serta pihak bank yang bersangkutan.

Lalu bagaimana pihak yang berhak memblokir rekening? Simak penjelasan yang dihimpun kami dari berbagai sumber tepercaya. 

Penjelasan Pihak yang Berhak Memblokir Rekening

Semua peraturan tentang pihak yang berhak memblokir rekening diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang yang Mengatur Pemblokiran

Terlepas siapa yang berhak melakukan pemblokiran. Tentunya, ada undang-undang yang mengatur tentang pihak yang dapat meminta pemblokiran rekening.

  1. Pada pasal 29 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.
  2. Pasal 71 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terhadap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, terdakwa atau tersangka.
  3. Kemudian pihak pelapor yang disebutkan pada pasal diatas adalah yang telah ditentukan dalam UU RI No.8 tahun 2008, tepatnya pada pasal 17 ayat (1) butir a bahwa Pihak Pelapor diantaranya adalah meliputi bank.
  4. Kemudian UU No.19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Paksaan pasal 17 ayat 1, yang menyebutkan penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.”

Undang-undang di atas secara jelas menyebutkan tentang pihak yang berhak melakukan pemblokiran terhadap nasabah bank adalah penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim serta pejabat pajak.

Halaman : 1 2
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD