AALI
9925
ABBA
400
ABDA
0
ABMM
1455
ACES
1235
ACST
234
ACST-R
0
ADES
2890
ADHI
1020
ADMF
7725
ADMG
196
ADRO
1805
AGAR
340
AGII
1505
AGRO
2020
AGRO-R
0
AGRS
175
AHAP
67
AIMS
460
AIMS-W
0
AISA
206
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
960
AKRA
4180
AKSI
426
ALDO
1065
ALKA
242
ALMI
246
ALTO
270
Market Watch
Last updated : 2021/12/02 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
506.61
1.69%
+8.41
IHSG
6561.50
0.83%
+53.82
LQ45
946.15
1.57%
+14.60
HSI
23695.09
0.15%
+36.17
N225
27778.71
-0.56%
-156.91
NYSE
16133.89
-1.13%
-185.08
Kurs
HKD/IDR 1,841
USD/IDR 14,365
Emas
822,218 / gram

KPK Terus Usut Dugaan Korupsi Rp315 M di PT Dirgantara Indonesia

ECONOMIA
Selasa, 16 Februari 2021 09:45 WIB
KPK) terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi di PT Dirgantara Indonesia (Persero).
KPK Terus Usut Dugaan Korupsi Rp315 M di PT Dirgantara Indonesia (FOTO: MNC Media)
KPK Terus Usut Dugaan Korupsi Rp315 M di PT Dirgantara Indonesia (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi di PT Dirgantara Indonesia (Persero). Kali ini tim penyidik telah menyita sejumlah uang terkait kasus korupsi pengadaan kegiatan penjualan dan pemasaran pada PTDI pada 2007-2017.

Penyitaan dilakukan terhadap saksi dari pihak swasta Eko Santoso Soepardjo. Eko sendiri diperiksa sebagai untuk tersangka mantan Asisten Direktur Utama bidang Bisnis Pemerintah PT Dirgantara Indonesia Irzal Rinaldi Zailani

"Eko Santoso Soepardjo (swasta) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRZ (Irzal Rinaldi Zailani),kepada yang bersangkutan dilakukan penyitaan sejumlah uang yang terkait dengan perkara ini," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (16/2/2021).

Dalam kasus ini KPK telah menjerat mantan Direktur Utama PT PAL Budiman Saleh, Eks Dirut PT DI Budi Santosa, dan mantan Asisten Direktur Utama bidang Bisnis Pemerintah PT Dirgantara Indonesia Irzal Rinaldi Zailani.

KPK pun kembali menjerat tersangka baru, yakni Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PT DI tahun 2007-2014 yang juga Direktur Produksi PT DI tahun 2014 s.d 2019 Arie Wibowo, Direktur Utama PT Abadi Sentosa Perkasa Didi Laksamana, dan Dirut PT Selaras Bangun Usaha Ferry Santosa Subrata.

Dalam perkara ini Arie Wibowo diduga menerima aliran dana sebesar Rp9.172.012.834,00, sementara Didi Laksamana sebesar Rp10.805.119.031,00, dan Ferry Santosa sebesar Rp1.951.769.992,00.

Kasus ini bermula ketika Direksi PT DI (Persero) periode 2007-2010 melaksanakan Rapat Dewan Direksi pada akhir tahun 2007. Rapat tersebut antara lain membahas dan menyetujui, penggunaan mitra penjualan (keagenan) beserta besaran nilai imbalan mitra dalam rangka memberikan dana kepada pembeli PT DI atau end user untuk memperoleh proyek.

Rapat tersebut juga membahas pelaksanaan teknis kegiatan mitra penjualan dilakukan oleh direktorat terkait tanpa persetujuan BOD dengan dasar pemberian kuasa BOD kepada direktorat terkait. Kemudian juga, terkait persetujuan atau kesepakatan untuk menggunakan mitra penjualan sebagai cara untuk memperoleh dana khusus guna diberikan kepada end user dilanjutkan oleh Direksi periode 2010-2017.

Diawal tahun 2008, Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah, Irzal Rinaldi Zailani, bersama-sama dengan Direktur Aircraft Integration, Budi Wuraskito; Direktur Aerostructure, Budiman Saleh, serta Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan, Arie Wibowo membahas mengenai kebutuhan dana PT Dirgantara Indonesia.

Salah satu yang dibahas yakni, cara untuk mendapatkan pekerjaan di kementerian lainnya, termasuk biaya entertaintment dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui bagian keuangan.

Sebagai pelaksanaan tindak lanjut persetujuan direksi tersebut, para pihak di PT Dirgantara melakukan kerja sama dengan tersangka Didi Laksamana, serta para pihak di lima perusahaan yakni, PT BTP, PT AMK, PT ASP, PT PMA, dan PT NPB, serta Ferry Santosa Subrata selaku Dirut PT SBU, untuk menjadi mitra penjualan.

Adapun, penandatanganan kontrak mitra penjualan tersebut sebanyak 52 kontrak selama periode 2008-2016. Kontrak mitra penjualan tersebut diduga adalah fiktif, dan hanya sebagai dasar pengeluaran dana dari PT DI dalam rangka pengumpulan dana untuk diberikan kepada end user.

Pembayaran dari PT DI kepada perusahaan mitra penjualan yang pekerjaannya diduga fiktif tersebut dilakukan dengan cara mentransfer langsung ke rekening perusahaan mitra penjualan. Kemudian sejumlah yang yang ada di rekening tersebut dikembalikan secara transfer/tunai/cek ke pihak-pihak di PT DI maupun ke pihak lain atas perintah pihak PT DI (Persero) serta digunakan sebagai fee mitra penjualan.

Selanjutnya, dana yang dihimpun oleh para pihak di PT DI melalui pekerjaan mitra penjualan yang diduga fiktif tersebut digunakan untuk pemberian aliran dana kepada pejabat PT DI, pembayaran komitmen manajemen kepada pihak pemilik pekerjaan dan pihak-pihak lainnya serta pengeluaran lainnya.

Perbuatan para tersangka tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara pada PT DI (Persero) senilai Rp202.196.497.761 dan USD8.650.945. Sehingga total kerugian negara lebih kurang Rp315 miliar dengan asumsi kurs 1 USD adalah Rp14.600. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD