AALI
9975
ABBA
400
ABDA
0
ABMM
1450
ACES
1305
ACST
230
ACST-R
0
ADES
2950
ADHI
1025
ADMF
7700
ADMG
210
ADRO
1700
AGAR
340
AGII
1600
AGRO
2130
AGRO-R
0
AGRS
177
AHAP
65
AIMS
486
AIMS-W
0
AISA
208
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
860
AKRA
3970
AKSI
416
ALDO
1020
ALKA
244
ALMI
246
ALTO
280
Market Watch
Last updated : 2021/11/30 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
497.28
-2.19%
-11.12
IHSG
6533.93
-1.13%
-74.36
LQ45
930.98
-2.07%
-19.70
HSI
-74.94
-100.31%
-23927.18
N225
346.43
-98.78%
-27937.49
NYSE
59.11
-99.64%
-16565.76
Kurs
HKD/IDR 1,834
USD/IDR 14,318
Emas
825,609 / gram

Terawan Mengaku Produksi Vaksin Covid-19, Epidemiolog: Itu Akal-akalan

ECONOMIA
Kamis, 18 Februari 2021 20:00 WIB
Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, menilai vaksin tersebut bukan untuk Covid-19.
Terawan Mengaku Produksi Vaksin Covid-19, Epidemiolog: Itu Akal-akalan. (Foto: MNC Media)
Terawan Mengaku Produksi Vaksin Covid-19, Epidemiolog: Itu Akal-akalan. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Sejumlah pihak meragukan pengakuan eks Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, sedang mengembangkan vaksin Nusantara untuk melawan Covid-19. Salah satunya adalah epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, yang menilai vaksin tersebut bukan untuk Covid-19.

"Itu akal-akalannya Terawan. Jadi, Terawan diam-diam memaksakan vaksin, sebenarnya bukan vaksin tapi metode yang biasa dipakai mengobati kanker," ucap Pandu di Jakarta, Kamis (18/2/2021).

Pandu memandang Terawan memaksakan keinginannya dalam pengembangan vaksin Nusantara menyalahgunakan kewenangan jabatan Menkes. Alhasil, Balitbangkes dan Komite Etik tak dapat berbuat banyak karena posisi Terawan yang masih berada di dalam kabinet.

"Persetujuan etiknya harus ditanya dari mana, kalau bukan dari Balitbangkes itu pasti tidak benar, dia menyalahgunakan wewenang sebagai menkes," kata dia. 

Pandu menilai klaim vaksin nusantara tak lepas dari rasa ambisius untuk merealisasikan proyek mercusuar yang terus diperjuangkan bahkan hingga detik terakhir menjabat sebagai menkes. Dia yakin masyarakat tidak mudah percaya dengan klaim sepihak Terawan.

"Dia selama ini tidak bisa dipercaya, presiden saja sudah tidak percaya lagi," ujar dia. 

Pemerintah, lanjut dia, dapat bersikap tegas atas klaim sepihak Terawan yang dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Pemerintah juga harus menelusuri apabila adanya penggunaan dana publik dalam penelitian tersebut.

"Harus ditelusuri apalah seusai dengan prosedur. Itu harus berdasarkan persetujuan BPOM, ini harus dievaluasi, apakah ada pelanggaran etika dan harus dihentikan jika memang ada," tutur Pandu. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD