AALI
9975
ABBA
400
ABDA
0
ABMM
1450
ACES
1305
ACST
230
ACST-R
0
ADES
2950
ADHI
1025
ADMF
7700
ADMG
210
ADRO
1700
AGAR
340
AGII
1600
AGRO
2130
AGRO-R
0
AGRS
177
AHAP
65
AIMS
486
AIMS-W
0
AISA
208
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
860
AKRA
3970
AKSI
416
ALDO
1020
ALKA
244
ALMI
246
ALTO
280
Market Watch
Last updated : 2021/11/30 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
497.28
-2.19%
-11.12
IHSG
6533.93
-1.13%
-74.36
LQ45
930.98
-2.07%
-19.70
HSI
-74.94
-100.31%
-23927.18
N225
346.43
-98.78%
-27937.49
NYSE
59.11
-99.64%
-16565.76
Kurs
HKD/IDR 1,834
USD/IDR 14,318
Emas
825,609 / gram

125 Pegawai BPN Diberi Sanksi Karena Terlibat Oknum Mafia Tanah

ECONOMICS
Iqbal Dwi Purnama
Jum'at, 26 November 2021 10:42 WIB
Setidaknya ada 125 pegawai di dalam Kemneterian Agraria yang terlibat sebagai oknum mafia tanah.
Setidaknya ada 125 pegawai di dalam Kemneterian Agraria yang terlibat sebagai oknum mafia tanah. (Foto: MNC Media)
Setidaknya ada 125 pegawai di dalam Kemneterian Agraria yang terlibat sebagai oknum mafia tanah. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat setidaknya ada 125 pegawai di dalam kementeriannya yang terlibat sebagai oknum mafia tanah.

Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Surya Tjandra mengakatan sebanyak 32 pegawai sudah mendapat hukuman berat, 53 pegawai mendapat hukuman disiplin, dan 40 pegawai mendapat hukuman ringan.

"Presentase angka ini relatif kecil dari keseluruhan pegawai di Kementerian ATR/BPN, di mana untuk pegawai ASN sebanyak 18.000 orang dan pegawai honorer sejumlah 19.000 orang," ujar Surya Tjandra pada keterangan tertulisnya, Kamis (25/11/2021).

Surya Tjandra mengingatkan terkait peluang yang bisa membuat mafia tanah bertindak, salah satunya ketika bidang tanah milik seseorang tidak dipakai, hanya ditelantarkan, atau hanya di simpan dengan niat investasi.

Berdasarkan itu, Surya Tjandra mengimbau kepada para pemilik tanah untuk sesekali merawat tanahnya dan dipakai secara nyata agar ada penguasaan fisik yang terlihat. 

“Kami pun tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan berbagai pihak untuk mewujudkan kepastian formal dan materiil. Memang bagaimanapun, prosesnya harus dimulai dari membereskan bahan dulu, seperti warkah atau dokumen-dokumen yang disimpan di BPN," sambungnya.

Untuk itu Surya mengajak masyarakat untuk bersama memerangi mafia tanah. Menurutnya kasus penyalahgunaan sertipikat tanah yang dihadapi pesohor Nirina Zubir, menjadi pembelajaran bagi masyarakat semua untuk lebih sadar dan paham terkait masalah mafia tanah ini.

Surya menambahkan bahwa Kementerian ATR/BPN telah menggalakkan transformasi digital dan pelayanan elektronik. Hal ini sebagai salah satu dari banyaknya upaya menekan ruang gerak mafia tanah. 

“Ada program strategis nasional, namanya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejak tahun 2017. Visinya itu, 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia terpetakan. Kalau memang masih ada sengketa, seperti warisnya belum setuju, kita catat jadikan modal awal. Jika sudah clean and clear, bisa disertipikatkan dan dapat memberi kepastian lebih kuat,” pungkas Surya Tjandra. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD