Oktiani Endarwati
IDXChannel - Walau berstatus sebagai salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia, Indonesia sepakat dengan 22 negara lainnya dalam KTT Iklam PBB COP26 untuk meninggalkan batu bara.
Pengumuman ini menyusul dihapusnya pendanaan batu bara, sejalan dengan langkah negara-negara maju menjanjikan dukungan baru untuk membantu negara berkembang merealisasikan transisi ke energi bersih.
Bank-bank dan institusi pendanaan juga telah membuat komitmen penting termasuk institusi global pemberi pinjaman besar seperti HSBC, Fidelity International dan Ethos telah sepakat untuk mengakhiri pendanaan batu bara pada COP26.
Hal ini menyusul pengumuman dari Cina, Jepang, dan Korea Selatan baru-baru ini, untuk mengakhiri pendanaan batubara di luar negeri yang artinya pendanaan publik internasional terhadap batubara secara efektif telah berakhir.
Sebagai tambahan, 25 negara termasuk mitra COP26 Italia, Kanada, Amerika Serikat, dan Denmark secara bersama-sama dengan institusi pendanaan publik telah menandatangani kesepakatan yang dipimpin oleh Inggris untuk mengakhiri dukungan publik internasional terhadap energi fosil pada akhir 2022 dan memprioritaskan dukungan terhadap transisi menuju energi bersih.
Secara kolektif, hal ini akan mengalihkan dukungan publik dari bahan bakar fosil ke transisi energi bersih senilai sekitar USD17,8 miliar per tahun. Negara berkembang termasuk Ethiopia, Fiji dan Kepulauan Marshal juga memberikan dukungannya, menandakan tumbuhnya kesamaan visi bersama.
Presiden COP26 Alok Sharma mengatakan bahwa sejak awal kepresidenannya, Inggris secara jelas menyatakan bahwa COP26 harus menjadi COP yang menjadikan batubara bagian dari masa lalu.
"Dengan komitmen ambisius, ini akhir dari listrik tenaga batu bara telah di depan mata," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (8/11/2021).
Mengamankan koalisi yang terdiri dari 190 negara untuk meninggalkan batu bara dan mengakhiri dukungan terhadap pembangkit listrik tenaga batu bara, menunjukkan bahwa komitmen internasional yang nyata untuk tidak meninggalkan satu negarapun.
"Secara bersama-sama, kita dapat mempercepat akses terhadap listrik untuk lebih dari tiga perempat miliar orang, menjadikan kemiskinan energi sebagai bagian dari sejarah dengan menciptakan masa depan listrik bersih yang dibutuhkan untuk menjaga kenaikan suhu dalam 1.5 derajat Celsius," ujar Sharma.
Damilola Ogunbiyi CEO dan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Energi Berkelanjutan untuk Semua dan ketua bersama dari UN-Energy mengatakan, Hari Energi pada COP26 merupakan tonggak pencapaian penting untuk membangun momentum terhadap Sustainable Development Goal 7 dan transisi energi berkeadilan.
"Kita adalah arsitek masa depan berkelanjutan untuk dunia. Hari ini, saya menyerukan seluruh pemerintah untuk menaikkan ambisi yang dibutuhkan guna mengisi celah dan memastikan masa depan energi dengan tidak meninggalkan siapapun," tuturnya. (RAMA)
