Kawasan industri PSN juga diharapkan memainkan peran penting dalam penguatan logistik nasional, pengembangan energi terbarukan, serta inovasi teknologi industri. Meski penetapan PSN memberikan kepastian regulatif, HKI menilai masih terdapat sejumlah persoalan teknis di lapangan yang memerlukan penyelesaian lintas kementerian.
Beberapa di antaranya meliputi sinkronisasi tata ruang dan status lahan yang belum tuntas, keterlambatan perizinan lingkungan, keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, gas, dan air baku, serta kepastian penerapan insentif fiskal dan non-fiskal, terutama di kawasan luar Jawa.
HKI meyakini bahwa dengan dukungan regulasi yang kuat dan koordinasi antarinstansi yang solid, kawasan industri berstatus PSN akan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi, pemerataan wilayah, serta peningkatan ekspor bernilai tambah.
“HKI berkomitmen memperkuat peran kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan, inovasi, dan keberlanjutan melalui advokasi kebijakan, peningkatan daya saing, dan kolaborasi dengan pemerintah serta mitra internasional,” tutur Ma’ruf.