sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

9 Juta Orang Dikeluarkan dari JKN, BPJS Watch Minta Prioritaskan Iuran Rakyat Miskin

Economics editor Michelle Natalia
14/10/2021 10:16 WIB
Pemerintah seharusnya prioritaskan anggaran kesehatan termasuk iuran JKN untuk rakyat miskin, bukan malah dimarginalkan.
Pemerintah seharusnya prioritaskan anggaran kesehatan termasuk iuran JKN untuk rakyat miskin, bukan malah dimarginalkan. (Foto: MNC Media)
Pemerintah seharusnya prioritaskan anggaran kesehatan termasuk iuran JKN untuk rakyat miskin, bukan malah dimarginalkan. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) dan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan bahwa seharusnya pemerintah menyadari bahwa investasi kesehatan sangat menentukan masa depan.

"Pemerintah kampanye dan menargetkan menurunkan stunting, menurunkan kematian ibu dan anak, menurunkan angka PTM, dan sebagainya, tapi kalau rakyat dijauhkan dari JKN, bagaimana pemerintah bisa mencapai realisasi target-target tersebut, atau jangan-jangan hanya target semata?," ujar Timboel di Jakarta, Kamis(14/10/2021).

Dia mengingatkan, kalau pun ada kendala anggaran, seharusnya anggaran kesehatan termasuk iuran JKN untuk rakyat miskin diprioritaskan pemerintah, bukan malah dimarginalkan.

Timboel mencatat data kepesertaan yang terdaftar di JKN per akhir Agustus 2021 sebanyak 225.964.199 orang dengan peserta yang nunggak (yang tidak dapat pelayanan) sebanyak 17.365.671.

"Artinya orang yang real menjadi peserta adalah 208.598.528," ucapnya.

Lalu, dengan adanya Kepmensos 92 yang menghapus 9 juta orang miskin, maka peserta riil per 1 Oktober 2021 sekitar 199.598.528 orang atau sekitar 73,92 persen. 

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement