Anggie Ariesta
Sudaryono menjelaskan anggaran operasional tersebut antara lain digunakan untuk fungsi pengawasan, monitoring, serta pembayaran gaji. Termasuk di dalamnya gaji kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Untuk fungsi pengawasan, untuk kemudian monitoring, gaji-gaji, termasuk gaji kepala SPPG kan itu kan statusnya P3K digaji dari tempat kita, jumlah totalnya 30.000 lebih," katanya.
Pada kesempatan itu, Sudaryono juga membahas kebutuhan anggaran, perencanaan pelaksanaan, sekaligus menyamakan persepsi mengenai program MBG dengan Kementerian Keuangan.
Sudaryono mengungkapkan, BGN tengah menyiapkan perluasan program MBG melalui aktivasi dapur-dapur baru, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Aktivasi dapur di wilayah 3T ditargetkan mulai dilakukan pada September 2026.
Sudaryono menyebut sekitar 2.700 dapur telah siap untuk diaktivasi secara bertahap. Namun, BGN tidak akan membuka seluruh dapur yang masuk dalam antrean secara bersamaan.
