taufan sukma
IDXChannel - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengapresiasi langkah percepatan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah dalam 10 tahun terakhir di wilayah Papua.
"Kami mengapresiasi pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah di Papua dalam 10 tahun terakhir secara cepat, pesat, dan signifikan," ujar Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, dalam keterangan resminya, Jumat (19/7/2024).
Menurut Meutya, langkah percepatan pembangunan semacam itu bisa dimaknai sebagai bentuk keberpihakan negara dan pemerintah terhadap masyarakat Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan Meutya terkait dengan serangkaian aksi kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dalam beberapa waktu terakhir sudah semakin meresahkan.
Meutya pun meminta agar pemerintah dapat segera mengambil tindakan tegas, serta senantiasa fokus dan serius dalam upayanya menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah Papua.
"Kami prihatin dengan gencarnya aksi OPM yang belakangan ini semakin sering dilakukan. Kami meminta Pemerintah segera mengambil langkah konkret dan fokus pada penyelesaian konflik serta stabilitas keamanan di Papua," ujar Meutya.
Menurut Meutya, pemerintah perlu segera mengoptimalkan pendekatan sosial budaya dalam mengatasi aksi-aksi anarkis OPM. Ruang-ruang dialog juga disebut Meutya perlu dibuka guna mencari solusi damai bagi kedua pihak.
"Pemerintah perlu membuka kembali dialog-dialog dengan kelompok OPM untuk mencari solusi damai. Negosiasi yang inklusif dan transparan dapat membantu mengurangi ketegangan," ujar Meutya.
Sebagaimana diketahui, situasi di Puncak Jaya, Papua Tengah, sempat kembali memanas usai tiga anggota OPM tewas ditembak oleh anggota TNI, pada Selasa (16/7/2024) lalu. Penembakan tersebut bermula saat sejumlah anggota OPM menyerang Satgas Yonif RK 753/AVT.
Massa lalu melancarkan protes dan mengatakan para korban bukan anggota OPM. Dampak atas gelombang protes tersebut, sebanyak enam unit mobil milik TNI-Polri dibakar massa.
Mereka juga meminta ganti rugi total Rp3 miliar untuk ketiga orang yang ditembak sebagai denda adat.
Personel TNI sendiri telah menyita satu pucuk pistol rakitan dan bendera Bintang Kejora usai menembak mati tiga anggota OPM tersebut.
Barang bukti tersebut diduga milik kelompom OPM pimpinan Teranus Enumbi yang terus menerus meneror warga sipil. Kelompok ini juga disebut sering merusak fasilitas umum hingga menyerang aparat keamanan.
Sebagai pimpinan komisi yang membidangi urusan pertahanan dan intelijen di DPR, Meutya juga mengingatkan bahwa prioritas utama adalah keamanan bagi masyarakat Papua. Karenanya, aparat TNI-Polri diminta agar mampu mengatasi setiap gangguan keamanan yang muncul di lapangan.
"Kami ingin memastikan kehadiran aparat keamanan untuk melindungi warga sipil agar mengatasi ancaman keamanan. Penguatan keberadaan TNI dan Polri di wilayah tersebut sangat penting," ujar Meutya.
Sebelumnya, kelompok OPM juga melakukan pembakaran sekolah dan mendapat kecaman masyarakat setempat karena gedung SMP tersebut dalam kesehariannya digunakan anak-anak untuk belajar. Meutya dengan tegas mengatakan tindakan tersebut dapat merebut hak anak Papua belajar.
"Kita harus utamakan hak pendidikan anak-anak Papua untuk mendapat pendidikan yang layak. Pemerintah dan aparat keamanan harus bisa memastikan keamanan bagi anak-anak di Papua saat mengenyam pendidikan di sekolah," ujar Meutya.
Terlebih, dikatakan Meutya, motif kelompok OPM dalam membakar gedung sekolah memang disinyalir dengan sengaja ingin mengganggu proses belajar anak-anak di Papua.
"Kami berharap Pemerintah dapat menjamin agar anak-anak di Papua dapat memperoleh pendidikan dengan aman dan nyaman tanpa adanya intimidasi dan gangguan," ujar Meutya. (TSA)
