AALI
9900
ABBA
394
ABDA
0
ABMM
1460
ACES
1240
ACST
234
ACST-R
0
ADES
2880
ADHI
1020
ADMF
7700
ADMG
192
ADRO
1810
AGAR
340
AGII
1510
AGRO
2010
AGRO-R
0
AGRS
173
AHAP
66
AIMS
460
AIMS-W
0
AISA
206
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
960
AKRA
4110
AKSI
420
ALDO
1050
ALKA
244
ALMI
240
ALTO
260
Market Watch
Last updated : 2021/12/02 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
504.82
1.33%
+6.62
IHSG
6547.78
0.62%
+40.10
LQ45
942.94
1.22%
+11.40
HSI
23713.36
0.23%
+54.44
N225
27750.67
-0.66%
-184.95
NYSE
16133.89
-1.13%
-185.08
Kurs
HKD/IDR 1,840
USD/IDR 14,350
Emas
821,360 / gram

Apresiasi Putusan MK, Pakar Hukum Tata Negara: UU Cipta Kerja Banyak Masalah

ECONOMICS
Iqbal Dwi Purnama
Jum'at, 26 November 2021 11:05 WIB
Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sejak awal menuai banyak penolakan dari elemen masyarakat.
Ilustrasi buruh. (Foto: MNC Media)
Ilustrasi buruh. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sejak awal menuai banyak penolakan dari elemen masyarakat yang diwujudkan dalam demonstrasi mulai dari mahasiswa sampai buruh.

Meski mendatangkan banyak penolakan, pada akhirnya UU ini disahkan yang hanya memakan waktu 9 bulan dalam pengesahannya. Hal tersebut membuat para buruh lantas melakukan judicial review atau uji mater ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang akhirnya meminta Legislatif dan Eksekutif memperbaiki UU tersebut dalam jangka waktu 2 tahun.

Pakar hukum tata negara dari STIH Jentera Bivitri Susanti mengapresiasi keputusan yang dikeluarkan oleh MK. Menurutnya hal ini cukup membuktikan bahwa UU Ciptaker yang disahkan kemarin mengandung banyak permasalahan.

"Putusan ini patut diapresiasi karena MK mengkonfirmasi buruknya proses perumusan UU Cipta Kerja ini, bila tidak ada putusan ini, maka praktik buruk ini bisa mendapat legitimasi sehingga mungkin akan terus berulang," ujar Bivitri kepada MNC Portal, Kamis (25/11/2021).

Menurutnya putusan MK yang mengabulkan permohonan pemohon adalah yang pertama dalam sejarah. "Tidak mungkin MK bisa menolak lagi permohonan uji formil ini, karena memang segala cacat formil yang didalilkan para pemohon cukup sederhana untuk dibuktikan di persidangan, bahkan cukup kasat mata bagi publik, seperti tidak adanya naskah akhir sebelum persetujuan," tambah Bivitri.

Meski dikabulkan, menurut Bivitri hal ini bukanlah sebuah “kemenangan” bagi para pemohon. Pasalnya UU Cipta Kerja akan tetap berlaku sampai 2 tahun lagi, namun yang melegakan pemerintah tidak bisa membuat peraturan turun dari UU Ciptaker selama masa perbaikan 2 tahun yang diminta oleh MK.

"Tetapi inipun berarti, peraturan pelaksana yang sudah ada dan penuh kritik, tetap berlaku," lanjutnya.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menambahkan, putusan MK ini cukup menarik yang bisa membuat harapan kepada Pemerintah maupun DPR untuk berhati-hati ketika merumuskan suatu undang-undang.

"Putusan ini sungguh menarik, MK membenahi secara luar biasa tata cara pembentukan UU, putusan ini akan membuat DPR dan Pemerintah harus berhati2 membuat UU, tidak mengabaikan tahapan dan tata cara pembentukan UU yang dalam berbagai praktik terjadi, misalnya UU Ciptakerja, UU KPK, dan UU Minerba," sambung Feri kepada MNC Portal.

Meski demikian Feri pun masih menyimpan rasa janggal, ketika UU Ciptaker ini dinggap bermasalah secara formil, seharusnya peraturan turunan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah juga batal seluruhnya.

"Selama 2 tahun UU itu akan membangun ketimpangan-ketimpangan yang berbahaya, harusnya memang dibatalkan seketika, meskipu begitu dalam sejarah pengujian formil ini kemajuan dibandingkan putusan-putusan sebelumnya terkait uji formil," pungkas Feri.(TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD