AALI
9700
ABBA
286
ABDA
7375
ABMM
1380
ACES
1340
ACST
190
ACST-R
0
ADES
3400
ADHI
825
ADMF
7550
ADMG
194
ADRO
2230
AGAR
344
AGII
1435
AGRO
1345
AGRO-R
0
AGRS
167
AHAP
69
AIMS
372
AIMS-W
0
AISA
179
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1140
AKRA
785
AKSI
845
ALDO
1485
ALKA
346
ALMI
278
ALTO
270
Market Watch
Last updated : 2022/01/19 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
502.22
-0.66%
-3.34
IHSG
6591.98
-0.33%
-22.08
LQ45
938.61
-0.66%
-6.20
HSI
24127.85
0.06%
+15.07
N225
27467.23
-2.8%
-790.02
NYSE
0.00
-100%
-17219.06
Kurs
HKD/IDR 1,842
USD/IDR 14,369
Emas
837,003 / gram

Asing Buru Harta Karun RI, KKP: Asal Jangan Rugikan Negara

ECONOMICS
Taufik Fajar
Senin, 08 Maret 2021 09:25 WIB
Pemerintah membuka pintu bagi investor asing dan swasta dalam negeri untuk mencari harta karun maupun benda muatan kapal tenggelam (BMKT), di bawah laut.
Asing Buru Harta Karun RI, KKP: Asal Jangan Rugikan Negara (FOTO: MNC Media)
Asing Buru Harta Karun RI, KKP: Asal Jangan Rugikan Negara (FOTO: MNC Media)

IDXChannel  - Pemerintah membuka pintu bagi investor asing dan swasta dalam negeri untuk mencari harta karun maupun benda muatan kapal tenggelam (BMKT), di bawah laut Indonesia.

Aturan tersebut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Akan tetapi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginginkan kebijakan itu jangan sampai merugikan negara.

"Kami (KKP), sendiri sampai saat ini kami sedang dalam proses untuk mengkaji, untuk membicarakannya secara internal," ujar Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP ) Wahyu Muryadi kepada MNC Portal Indonesia, Senin (8/3/2021).

Dia menuturkan pihaknya juga akan melakukan penelaahan untuk memastikan dibukanya pengangkatan BMKT atau harta karun untuk asing tidak merugikan negara.

Kemudian, kata dia KKP akan konsolidasi mendalam dan akan cek apa yang terjadi dan bagaimana seharusnya, kalau memang ada otoritas KKP di situ maka akan dilakukan kebijakan yang tepat. 

"Walaupun ada nilai komersialnya tapi tidak boleh merugikan negara," pungkas dia.

Seperti diketahui, Kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang mengizinkan investor asing untuk berburu harta karun bawah laut di Indonesia memicu kontroversi.  

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021, aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yakni pengangkatan benda muatan kapal tenggelam di bawah laut Indonesia yang tadinya masuk daftar negatif investasi ini, kini terbuka bagi asing dan swasta. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD