"Tidak bisa dipukul rata 3 persen. Perlu dijelaskan logikanya bagaimana, penghasilan orang itu bervariatif, 3 persen bagi orang yang penghasilannya sekelas ibu kota ya tidak sama dengan yang di kabupaten. Tidak bisa sama, harus ada penyesuaian," katanya.
Mengingat rioritas hidup orang berbeda, lanjut Satria, membeli rumah bukanlah perkara mudah. Lagi pula, membeli properti bukan harga mati bagi sebagian orang.
“Artinya dia memang orang yang tidak hanya bisa beli rumah, tetapi juga bertanggung jawab dengan rumahnya. Di Britania Raya, dia bisa beli rumah tetapi tidak kesulitan untuk menghidupi dirinya (yang) kemudian jadi beban negara. Kebanyakan skema di luar negeri adalah rumah sewa, orang menyewa terus, bukan membeli,” tuturnya.
Selain itu, Satria juga menyoroti transparansi iuran Tapera. Dia pun menegaskan pemerintah, dalam hal ini BP Tapera, harus menjelaskan secara lebih transparan terkait kebijakan ini.
(YNA)