Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyebut peralihan ini menjadi salah satu faktor utama menipisnya stok BBM di sejumlah SPBU swasta, seperti Shell dan BP-AKR.
"Shifting ke BBM non-subsidi ini cukup besar, sekitar 1,4 juta KL. Itu yang menyebabkan adanya peningkatan permintaan di SPBU swasta," kata Yuliot di DPR (3/9/2025).
Yuliot menjelaskan kebijakan penerapan QR Code untuk pembelian BBM subsidi di SPBU Pertamina menjadi salah satu pemicu utama peralihan konsumsi. Kebijakan ini membuat masyarakat, khususnya pengguna kendaraan pribadi, mulai melirik BBM dengan kualitas lebih tinggi meski tanpa subsidi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menambahkan pergeseran pola konsumsi ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap kualitas BBM semakin meningkat.
"Masyarakat kini tidak hanya mengandalkan BBM subsidi, tetapi mulai banyak menggunakan BBM dengan RON 90 ke atas," ujarnya.
Menurut Laode, lonjakan permintaan ini memang menimbulkan kelangkaan di beberapa SPBU swasta. Namun, hal tersebut bisa diatasi dengan penyesuaian pasokan dan distribusi, termasuk mengandalkan pasokan dari Pertamina sebagai penyedia utama BBM nasional.
"Kami mendorong SPBU swasta untuk memenuhi kebutuhan pasokan dengan membeli dari Pertamina. Spesifikasi BBM yang dijual juga harus sesuai dengan standar yang diatur Ditjen Migas," kata dia.
(Febrina Ratna Iskana)