Suparjo Ramalan
Dia menjelaskan, kebijakan pemberlakukan bansos beras 10 Kg disepakati pemerintah dan DPR RI, jauh sebelum pemilihan umum (pemilu) 2024. Sehingga, ribut-ribut soal bansos dipolitisasi dianggap tidak tepat.
"Satu, bansos itu merupakan kebijakan yang diambil pemerintah bersama DPR ya. Dan sudah dianggarkan oleh Menteri Keuangan. Program bansos itu sudah berjalan sudah lama, jadi saya juga bingung kenapa mesti diributin sekarang gitu," tutur Erick.
Program penyaluran pangan secara gratis itu, lanjut dia, sangat dibutuhkan masyarakat kelas menengah bawah. Sehingga, pemerintah tetap melanjutkan distribusinya.
"Dan saya rasa untuk orang yang tidak perlu ya gampang bicara, tapi kalau masyarakat yang di bawah, yang memerlukan, masa kita setop program seperti ini," pungkasnya. (NIA)
