AALI
8125
ABBA
540
ABDA
0
ABMM
1310
ACES
1320
ACST
240
ACST-R
0
ADES
2500
ADHI
730
ADMF
7750
ADMG
240
ADRO
1280
AGAR
400
AGII
1690
AGRO
2630
AGRO-R
0
AGRS
232
AHAP
58
AIMS
426
AIMS-W
0
AISA
222
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
615
AKRA
3510
AKSI
448
ALDO
635
ALKA
234
ALMI
232
ALTO
322
Market Watch
Last updated : 2021/07/26 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
449.34
-0.4%
-1.83
IHSG
6106.39
0.08%
+4.70
LQ45
841.82
-0.46%
-3.89
HSI
26192.32
-4.14%
-1129.66
N225
27833.29
1.04%
+285.29
NYSE
16552.38
0.59%
+96.48
Kurs
HKD/IDR 1,860
USD/IDR 14,480
Emas
841,757 / gram

Batal Diterapkan, KPPU Hentikan Pengusutan Dugaan Kartel Biaya ATM Link

ECONOMICS
Suparjo Ramalan/Sindonews
Kamis, 22 Juli 2021 14:17 WIB
KPPU memutuskan menghentikan penanganan laporan dugaan kartel atas pengenanaan biaya untuk cek saldo dan penarikan tunai di jaringan ATM Link.
Batal Diterapkan, KPPU Hentikan Pengusutan Dugaan Kartel Biaya ATM Link (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan menghentikan penanganan laporan dugaan kartel atas pengenanaan biaya untuk cek saldo dan penarikan tunai di jaringan ATM Link.

Pengenaan biaya tersebut dilaporkan ke KPPU atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dimana, terkait dugaan penetapan harga dan kartel dalam pengenaan biaya cek saldo dan penarikan tunai di jaringan ATM Link dan menyatakan untuk menghentikan proses penegakan hukum atas laporan tersebut.

Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan KPPU, Abdul Hakim Pasaribu menyebut, langkah itu mengingat tidak adanya minimal satu alat bukti yang menunjukkan adanya tindakan para terlapor telah melakukan penetapan harga dan kartel dalam pengenaan biaya cek saldo dan penarikan tunai melalui penggunaan ATM Link.

"Selain itu pihak pelapor juga telah mencabut laporannya ke KPPU, karena para terlapor tidak melaksanakan rencana pengenaan biaya cek saldo dan dan penarikan tunai di jaringan ATM Link," ujar Abdul dalam keterangan pers, Kamis (22/7/2021). 

KPPU mencatat, atas setiap laporan yang masuk akan melakukan proses klarifikasi atas laporan tersebut. Klarifikasi dilakukan untuk memeriksa kelengkapan administrasi laporan, kebenaran identitas pelapor, kebenaran identitas terlapor, kebenaran alamat saksi. 

Kemudian,kesesuaian dugaan pelanggaran UU 5 Tahun 1999 dengan pasal yang dilanggar dengan alat bukti yang diserahkan oleh pelapor, hingga menilai kompetensi absolut terhadap laporan. 

Meskipun penanganan laporan telah ditutup, KPPU tetap akan melakukan upaya advokasi dan pengawasan terhadap pengenaan biaya cek saldo dan penarikan tunai maupun biaya jasa lainnya oleh ATM Link. 

Dia menyebut, saai komisi tengah memperluas pengawasan atas indikasi atau potensi dugaan praktik penetapan harga dan kartel kepada pengenaan biaya jasa melalui jaringan ATM antar bank lainnya.

"KPPU tetap dapat melakukan proses penegakan hukum melalui mekanisme inisiatif, apabila dikemudian hari ditemukan adanya indikasi perilaku penetapan harga dan kartel dalam biaya jasa antar bank di antara para pihak terkait," tutur dia.  (RAMA)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD