Michelle Natalia
IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) di Agustus 2023 mencapai Rp1.170,8 triliun. Angka ini setara 52,1% dari pagu anggaran belanja 2023.
"Ini terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp581,6 triliun atau 58,1% dari pagu, dan belanja non K/L sebesar Rp589,1 triliun atau 47,3% dari pagu," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi September 2023 secara virtual, Rabu (20/9/2023).
Dia menerangkan bahwa belanja K/L dipengaruhi percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, pelaksanaan pembangunan IKN, penyaluran berbagai bansos, serta dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu.
"Untuk belanja non K/L, ini terdiri atas realisasi subsidi dan kompensasi (BBM dan listrik), program Kartu Prakerja, serta subsidi pupuk," ucap Sri.
Dia menyebut, sebanyak Rp649,7 triliun atau 55,5% dari belanja pemerintah pusat (BPP) manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat.
Belanja K/L yang mencakup perlindungan sosial, petani, dan UMKM antara lain untuk PKH sebesar Rp19,1 triliun untuk 9,9 juta KPM, Kartu Sembako Rp29,7 triliun untuk 18,7 juta KPM, dan PBI JKN Rp30,9 triliun untuk 96,7 juta peserta.
Kemudian bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebesar Rp923,1 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian Rp480,3 miliar, dan bantuan ternak Rp125,4 miliar.
"Kemudian belanja K/L pendidikan untuk Program Indonesia Pintar Rp6,7 triliun untuk 11,4 juta siswa, program KIP Kuliah Rp8,7 triliun untuk 725,3 ribu mahasiswa, BOS (Kemenag) Rp7,2 triliun untuk 6,3 juta siswa, dan BOPTN Rp3,4 triliun untuk 197 PTN," sambung Sri.
