Belum Berjalan Optimal, Suplai Gas dan Listrik Jadi Kendala Pertumbuhan Industri Mamin
IDXChannel - Dalam menjalani kinerja industri makanan dan minuman (mamin) selama masa pandemi, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) masih mengalami beberapa kendala.
Hal ini menjadi pemicu sulitnya perbaikan kinerja sektoral. "Kami masih ada kendala. Masalah regulasi, misalnya saja sinkronisasi peraturan perundangan di pusat dan daerah maupun antar lembaga pemerintah. Pemerintah sudah membuat semuanya berbasis digital, itu bagus. Tapi di lapangan tidak sinkron antar lembaga," terang Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Gabungan Pengusaha Makanan dan Miniman Indonesia (GAPMMI) Rachmat Hidayat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI, Senin (24/1/2022).
Maka dari itu, ia mengimbau supaya Pemerintah Pusat dan Daerah serta Lembaga terkait agar dapat mengatur kebijakan secara kompak supaya pengusaha mamin dapat berjalan sesuai aturan yang jelas.
Lanjut ia menyebut, kendala lainnya adalah suplai energi seperti gas dan listrik. Sehingga, kinerja industri mamin belum bisa berjalan optimal.
Tak hanya itu, Rachmat juga menuturkan, persoalan terkait biaya logistik masih menjadi PR di industri mamin. Di mana biaya logistik Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan negara lain.
"Biaya logistik Indonesia masih tinggi. Atau bahkan, mungkin tertinggi se-Asia. Kita masih berada dikisaran 23% dari PDB dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Filiphina, mereka sudah ada dikisaran 15%," urainya.
Sebelumnya pada 2020 Menteri Keuangan sudah menaruh target untuk menurunkan angka PDB agar setara dengan Malaysia dalam waktu lima tahun. Namun, menurutnya, tetap saja ada kendala dalam implementasinya. Misalnya, ada kebijakan soal angkutan Over Dimension and Over Load (ODOL).
"Pemerintah luar biasa, Sri Mulyani tahun 2020 menyampaikan dari 23% PDB, target pemerintah yakni menurunkan agar sama dengan Malaysia dalam waktu lima tahun. Waktu kita sedikit lagi nih. Cuma memang kendalanya adalah masalah biaya angkutan, logistik. Misalnya saja kebijakan mengenai Odol yang akan ditegakkan pada Januari 2023. Itu juga jadi PR untuk kita," ungkap Rachmat.
Kemudian, terdapat pula kendala dalam hal akses pembiayaan terutama pada pelaku industri mamin UMKM. "Di mana biaya untuk modal masih sangat tinggi di Indonesia," pungkasnya.
(SANDY)
