AALI
8250
ABBA
214
ABDA
6025
ABMM
3960
ACES
610
ACST
176
ACST-R
0
ADES
7175
ADHI
715
ADMF
8300
ADMG
167
ADRO
3960
AGAR
292
AGII
2350
AGRO
550
AGRO-R
0
AGRS
90
AHAP
85
AIMS
242
AIMS-W
0
AISA
164
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1635
AKRA
1350
AKSI
316
ALDO
655
ALKA
290
ALMI
392
ALTO
181
Market Watch
Last updated : 2022/09/30 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
534.58
0.21%
+1.10
IHSG
7040.80
0.07%
+4.60
LQ45
1011.48
0.24%
+2.44
HSI
17222.83
0.33%
+56.96
N225
25937.21
-1.84%
-484.84
NYSE
13608.29
-1.63%
-224.91
Kurs
HKD/IDR 1,939
USD/IDR 15,260
Emas
819,860 / gram

Beratkan Produksi, Pengusaha Mamin Minta Rencana Kenaikan TDL Ditinjau Ulang

ECONOMICS
Michelle Natalia
Selasa, 29 Juni 2021 21:06 WIB
Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), mengaku keberatan dengan rencana kenaikan TDL dan meminta agar ditinjau ulang.
Beratkan Produksi, Pengusaha Mamin Minta Rencana Kenaikan TDL Ditinjau Ulang. (Foto: MNC Media)
Beratkan Produksi, Pengusaha Mamin Minta Rencana Kenaikan TDL Ditinjau Ulang. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi Lukman, mengatakan GAPMMI mengapresiasi dan mendukung kebijakan Pemerintah yang membantu industri makanan dan minuman selama masa pandemi ini.

"Sebagai industri penyedia kebutuhan sehari-hari masyarakat, industri makanan dan minuman sangat rentan terhadap situasi yang diakibatkan oleh pandemi dan kebijakan apapun yang akan diambil oleh pemerintah," ucap Adhi di Jakarta, Selasa(29/6/2021). 

Baik kebijakan yang terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 kepada masyarakat maupun kebijakan yang terkait dengan industri, seperti kebijakan di bidang perpajakan, infrastruktur, tarif dan retribusi, logistik dan kebijakan lainnya. 

"Perubahan kebijakan atau kebijakan baru yang berpotensi menambah biaya produksi, akan memberikan tambahan beban yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan industri makanan dan minuman," ungkapnya.

Terkait dengan rencana Pemerintah untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 20% dalam waktu dekat, Adhi memohon agar pemerintah mengkaji rencana tersebut dengan bijaksana. Secara makro, kebijakan tersebut sedikit banyak akan berpengaruh pada PDB, konsumsi rumah tangga, dan inflasi.

Hal tersebut dikarenakan konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Sedangkan secara sektor, kenaikan TDL diestimasikan akan berdampak negatif terhadap output industri, dan daya saing produk yang dihasilkan di dalam negeri sekaligus membebani konsumen.

“Dengan situasi seperti ini, bila benar kebijakan tersebut akan diterapkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), ini akan menjadi pukulan dan beban yang sangat berat bagi industri makanan dan minuman. Selama ini, biaya listrik bagi Industri di Indonesia terutama bagi industri makanan dan minuman berkontribusi sekitar 3% dari Harga Pokok Produksi (HPP)," terang Adhi.

Bila PLN berencana untuk menaikkan 20% maka, biaya produksi untuk Industri Makanan dan Minuman akan naik sekitar 0.6%. 

“Kenaikan biaya produksi ini mau tidak tidak mau akan berpengaruh pada harga produk yang akan meningkat, dimana produk makanan minuman sangat sensitive terhadap harga. Pada akhirnya biaya ini akan menjadi beban dari masyarakat umum, yang saat ini masih terkena imbas dari pandemi Covid-19 dimana daya beli dan kemampuan ekonomi masih tidak lebih baik”, tambah Adhi.

Juga kenaikan TDL akan berpengaruh terhadap rantai pasok keseluruhan, sehingga pemasok juga akan mengalami biaya produksi (seperti industri kemasan, plastik, kaleng, gelas, dll yang mana industry ini lebih banyak mengonsumsi listrik PLN).

Untuk itu Adhi menambahkan rencana kenaikan TDL bagi industri sebaiknya ditinjau ulang, apalagi adanya issue kenaikan harga komoditas pangan seperti biji bijian dan sumber protein juga. Ada baiknya dilakukan upaya bersama oleh industri, Pemerintah dan lembaga terkait untuk mencari solusi yang lebih tepat untuk mengatasi situasi dan kondisi yang tidak kondusif saat ini.

Berdasarkan studi ilmiah, maka dapat disampaikan bahwa akan lebih bermanfaat terhadap ekonomi nasional apabila pemerintah dapat meningkatkan efisiensi produksi pada sektor kelistrikan. 

"Bahkan, apabila sektor tersebut dapat meningkatkan efisiensi sebesar 10%, maka dapat berkontribusi terhadap peningkatan PDB sebesar 0.34%-0.57%. Selain itu, efisiensi 10% dapat memberikan dampak yang sangat luar biasa positif terhadap indikator perekonomian lainnya," pungkas Adhi. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD