David E. Sumual juga menyatakan kepastian hukum dan aturan yang tegas justru menjadi necessary condition dalam ekonomi. Menurut dia, sebelum investor masuk, mereka akan melihat regulasi di Indonesia untuk melakukan legal assesment.
“Justru itu yang nomor satu pak Menko, meski di atasnya ada lagi yang namanya political stability,” ujar Chief Economist BCA tersebut.
Selain persoalan ekonomi yang terkait dengan hukum, politik, dan keamanan yang menjadi kewenangan Menko Polhukam, para ekonom juga menyinggung berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah, misalnya yang terkait social commerce.
“Suatu kebijakan itu tidak bisa diambil satu kali setelah itu dianggap benar selamanya. Pemerintah juga harus dengarkan dan mengoreksi berbagai kebijakan yang dilakukan," ujar pakar manajeman Rhenald Kasali, yang memandu bincang santai bersama Mahfud MD.
(FRI)