Putra Ramadhani/Kontri
IDXChannel - Pemerintah diketahui sudah menjalankan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di banyak sekolah. Meski demikian, rupanya Kota Bogor masih enggan terburu-buru untuk menggelar kegiatan tersebut.
Menurut Wali Kota Bogor Bima Arya, ada berbagai aspek yang perlu diperhatikan mulai kesiapan siswa maupun sekolah hingga kolaborasi dengan banyak pihak terkait.
"Kita fokus persiapan PTM, ini harus dilakukan sangat hati-hati, walaupun banyak menerima aspirasi yang sudah tidak sabar PTM, dari orang tua, anak-anak, sekolah. Tapi tidak mungkin jalan dengan ceroboh karena perlu kolaborasi," kata Bima Arya, saat rapat koordinasi daerah bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bogor dan lainnya secara virtual, Senin (13/9/2021).
Menurutnya, hal pertama yang harus dipastikan yakni maksimalnya vaksinasi pelajar. Saat ini, capaian vaksinasi pelajar sudah 70 persen baik negeri dan swasta serta kembali mengecek daftar periksa di sekolah karena sudah cukup lama sejak uji coba.
Hal lain yang sangat penting yakni memastikan komite sekolah memberikan dukungan, komunikasi orangtua berjalan dengan baik, ada sarana atau kanal koordinasi yang efektif untuk bertukar informasi dan saling terbuka terkait kondisi setiap anak. Sebab, jika ada yang ditutupi akan menjadi persoalan besar.
"Nanti kecamatan dan kelurahan ikut mengawasi sekolah, ada satgas mengawasi kerumunan di sekolah, tidak boleh ada anak-anak nongkrong di luar sekolah, Dishub mengawasi di transportasi publik tidak melanggar prokes, dan Diskop UMKM mengawasi tidak ada euforia anak-anak jajan di kantin. Kalau semua dipastikan siap bisa berjalan, karena sehat dan belajar itu target kita," jelas Bima.
Bima menambahkan, di tengah pandemi Covid-19 seperti ini ada yang tidak boleh terlupakan terkait hak-hak dasar anak. Hak-hak dasar anak itu tidak mungkin terpenuhi tanpa berkolaborasi berbagai pihak.
Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak bisa hanya mengandalkan Dinkes dan Disdik tapi harus bersama-sama dengan KPAI, Komite Sekolah, pengelola sekolah dan berbagai pihak mengingat rentang tanggung jawab ini panjang sekali.
"Saya titip kepada semua terutama KPAI berkolaborasi memastikan hak dasar anak terpenuhi, paling tidak dalam catatan saya ada beberapa hal yang harus jadi atensi, harus ada antisipasi ke depan, harus menyiapkan semua skenario terlepas dari situasi covid-19 yang sudah melandai," pintanya.
Catatan pertama, lanjut Bima Arya, memastikan apabila anak-anak ada yang terpapar covid-19 maka mereka akan memperoleh perawatan yang layak, menjadi prioritas dan jangan sampai ada anak-anak yang terabaikan atau tidak diperhatikan.
Lalu, masuk ke langkah preventif agar anak tidak terpapar. Karena itu, edukasi, sosialisasi terkait pola hidup sehat dan ancaman Covid-19 mutlak diperlukan.
"Ketiga, untuk menjamin hak dasar anak tadi maka kita harus punya database yang valid dan akurat terkait anak-anak yang terdampak secara ekonomi dan terdampak secara psikis, karena orangtuanya meninggal akibat Covid-19," terangnya.
Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor ini menekankan, data ini harus diperbaharui untuk mengetahui tingkatan dan kebutuhannya apa saja. Ini untuk menjamin memenuhi kebutuhan dasar mereka, bukan sekedar memberikan santunan atau sembako, tapi memastikan tidak memiliki kendala psikologi.
"Ini tentu tidak bisa dilempar ke RT/RW Siaga, namun ke DP3A, Disdik, Dinkes untuk memastikan sampai ke aspek psikologis pendampingan," tutup Bima. (NDA)
