BPK Temukan Empat Perusahaan Tambang Nikel Tanpa Izin di Sulawesi

IDXChannel - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan empat pemegang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) komoditas batuan peridotit dan tanah merah di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang melakukan penambangan nikel tanpa izin.

Hal itu terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester I Tahun 2024 yang digelar pada Selasa (29/10/2024). 

Baca Juga:

BPK Temukan Keuangan Pindad Bermasalah: Alami Financial Distress

BPK menyebutkan negara berpotensi kehilangan pendapatan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan royalti komoditas nikel yang ditambang tanpa izin pada areal IUP Batuan. 

BPK pun merekomendasikan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna melakukan penertiban dan/atau pemberian sanksi administratif terhadap penyalahgunaan perizinan. 

Baca Juga:

BPK Temukan Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa Petrochina, Rugikan Negara Rp60 Miliar

Selain itu, BPK menemukan dalam proses penerbitan perizinan atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam yang telah terdaftar pada Aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Menurut laporan BPK ini, terdapat dua masalah penerbitan IUP. Pertama, ketidaklengkapan persyaratan perizinan atas 61 IUP dari aspek administrasi, kewilayahan, teknis, finansial, dan lingkungan.

Baca Juga:

Anggota BPK 2024-2029 Disetujui DPR, Ada Politisi hingga Pejabat Kemhan

Kedua, ketidakjelasan dokumen yang dilampirkan pada proses pendaftaran 27 IUP, seperti dokumen IUP persetujuan pencadangan wilayah, eksplorasi, maupun operasi produksi tidak terdapat dalam database pemda atau berbeda peruntukan dari yang tercantum pada SK Bupati. 

"Akibatnya, IUP yang diterbitkan berpotensi menimbulkan permasalahan sengketa perizinan, tumpang tindih kewilayahan, pengelolaan tambang yang tidak sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan merusak lingkungan, serta bermasalah dalam pemenuhan kewajiban finansial kepada negara. Selain itu, validitas dokumen legalitas 27 IUP yang terdaftar di aplikasi MODI kurang memadai," tulis BPK. 

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bahlil agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk melengkapi dokumen pengajuan dan pendaftaran atas 61 IUP Mineral Logam yang kurang lengkap. 

Selain itu, Bahlil diminta untuk melakukan rekonsiliasi data terhadap 27 IUP dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, serta melakukan tindakan penertiban dan/atau sanksi administratif terhadap perizinan usaha pertambangan sesuai kewenangan yang dimiliki.

(Febrina Ratna)