Selfie Miftahul Jannah
IDXChannel - Pemerintah Indonesia berencana untuk memperketat ekspor minyak sawit mulai 1 Januari 2023. Pengetatan tersebut dilakukan dengan mengurangi pengiriman ke luar negeri dan fokus untuk mensuplai konsumsi di dalam negeri.
Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kecukupan pasokan dalam negeri.
Pejabat Senior Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Setio mengatakan, Indonesia berencana untuk hanya mengirim enam kali lipat dari jumlah konsumsi penjualan domestik.
“Untuk mengamankan pasokan dalam negeri, khususnya untuk kuartal I 2023,” kata dilansir Al-Jazeera, dikutip Senin (2/1/2022),
Ia menambahkan rasio tersebut akan dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan situasi domestik, termasuk ketersediaan dan harga minyak goreng.
Pada awal 2022 lalu, Indonesia telah memperkenalkan langkah-langkah ekspor produk minyak sawit di tengah kekhawatiran harga minyak goreng yang tidak terkendali.
Larangan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengekspor minyak nabati mengguncang pasar dan memperparah kekhawatiran pasokan global yang ada, namun hal itu juga menyebabkan membengkaknya persediaan dalam negeri.
Indonesia saat ini memberlakukan apa yang disebut kewajiban pasar domestik (DMO) yang mewajibkan bisnis untuk menjual sebagian hasil produksi secara lokal dengan imbalan izin ekspor.
Dalam pertemuan dengan pemerintah pekan lalu, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono mengatakan masih ada kekhawatiran tentang pasokan minyak goreng, terkait program biodiesel pemerintah dan ekspektasi produksi minyak sawit yang lebih rendah di kuartal pertama.
Indonesia berencana menaikkan komponen minyak sawit wajib menjadi 35 persen mulai 1 Februari 2023.
Sementara itu, Eddy mengatakan para penguasa akan mematuhi peraturan tersebut dan ia menilai rasio ekspor yang baru harus dievaluasi secara berkala dalam jangka pendek.
Penulis: Ahmad Dwiantoro
(SLF)
