Michelle Natalia
IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa defisit APBN 2023 akan dirancang pada kisaran Rp562,6 triliun hingga Rp596,7 triliun atau 2,81% hingga 2,95% dari PDB. Ini berarti dalam penyusunan APBN, dilaksanakan UU 2 tahun 2020 di mana defisit APBN tahun 2023 akan kembali di bawah 3%.
"Dengan kenaikan inflasi dan pengetatan moneter, maka dari sisi utang yang akan kita kelola akan juga mengalami tekanan dari sisi jumlah bunga utang maupun cicilan yang harus dibayar. Ini yang harus kita pertimbangkan sebagai bagian untuk mendesain APBN 2023 kembali menuju pada defisit dibawah 3% agar jumlah kebutuhan untuk menerbitkan surat utang bisa diberikan secara bertahap namun tetap berhati-hati," ujar Sri dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis(14/4/2022).
Oleh karena itu, di dalam kebijakan fiskal 2023 akan terus difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi terutama program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yakni pembangunan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.
"Di sisi lain, APBN juga akan melakukan reformasi di bidang pendapatan negara, belanja negara, dan dari pembiayaan dengan membangun pembiayaan yang makin inovatif. Oleh karena itu, untuk APBN 2023, kita masih akan terus mengkalibrasikan dan mempertajam pada perhitungan untuk belanja baik pusat maupun transfer ke daerah dan estimasi penerimaan negara," ungkap Sri.
Dalam sidang kabinet hari ini, Sri menyampaikan range untuk tahun depan pendapatan negara diperkirakan mencapai 11,28% hingga 11,76% dari PDB. Ini berarti pada kisaran Rp2.255,5 triliun hingga 2.382,6 triliun. Sedangkan belanja negara tahun depan didesain pada kisaran 14,09% hingga 14,71% dari PDB. Itu artinya belanja negara pada kisaran antara 2.818,1 triliun hingga 2.979,3 triliun.
