taufan sukma
IDXChannel - Masih tingginya backlog perumahan secara nasional menjadi salah satu catatan persoalan terkait perumahan rakyat yang relatif belum terpecahkan hingga saat ini.
Kondisi tersebut, di antaranya, dinilai sebagai imbas dari terlalu berat dan luasnya cakupan tugas yang diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Beban kerja Kementerian PUPR yang saat ini mencakup berbagai proyek infrastruktur, harus diakui, terlalu berat. Selain mengurus program perumahan, mereka juga harus menangani pembangunan jalan, jembatan dan berbagai proyek besar lainnya," ujar Anggota Komisi V DPR RI, Toriq Hidayat, dalam keterangan resminya, Rabu (17/7/2024).
Belum lagi, menurut Toriq, beban lebih berat lagi telah tergambar seiring Calon Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, yang telah menyampaikan tekadnya untuk menggenjot pembangunan perumahan rakyat hingga tiga juta unit per tahun pada masa kepemimpinannya.
Target tersebut dalam pandangan Toriq cukup ambisius, dan tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Sebagai solusinya, Toriq pun mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pembentukan lembaga khusus, yang nantinya ditugaskan untuk fokus pada upaya percepatan pembangunan perumahan rakyat.
