AALI
12325
ABBA
196
ABDA
0
ABMM
3060
ACES
995
ACST
161
ACST-R
0
ADES
4830
ADHI
655
ADMF
8075
ADMG
180
ADRO
3150
AGAR
330
AGII
2010
AGRO
935
AGRO-R
0
AGRS
126
AHAP
62
AIMS
232
AIMS-W
0
AISA
157
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
925
AKRA
1005
AKSI
224
ALDO
900
ALKA
302
ALMI
280
ALTO
208
Market Watch
Last updated : 2022/05/23 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
535.20
-1.33%
-7.19
IHSG
6840.78
-1.12%
-77.37
LQ45
1002.57
-1.24%
-12.61
HSI
20470.06
-1.19%
-247.18
N225
27001.52
0.98%
+262.49
NYSE
15080.98
0.3%
+45.11
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
875,169 / gram

DPR Minta Erick Agar Kembalikan Aset Negara ke Asabri

ECONOMICS
Suparjo Ramalan
Rabu, 26 Januari 2022 10:26 WIB
Pihaknya meminta agar Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kejaksaan Agung melakukan koordinasi terkait pengembalian aset negara itu.
DPR Minta Erick Agar Kembalikan Aset Negara ke Asabri (FOTO:MNC Media)
DPR Minta Erick Agar Kembalikan Aset Negara ke Asabri (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Terkait kasus korupsi PT Asabri (Persero), Komisi VI DPR RI mengusulkan aset negara yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) dikembalikan lagi kepada Asabri. 

Usulan pun disampaikan kepada Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja Selasa (6/1/2022).  

Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menyebut, pihaknya meminta agar Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kejaksaan Agung melakukan koordinasi terkait pengembalian aset negara itu. Dalam kajian Komisi VI, pengembalian aset-aset negara akan membantu kinerja operasional dan keuangan Asabri.  

Dasar pikir lain bahwa BUMN di sektor asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan dan Polri itu tidak memperoleh pendanaan atau penyertaan modal negara (PMN).  

Kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar aset-aset negara yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi PT Asabri (Persero) agar dikembalikan kepada  

"Dalam rapat kerja dengan Pak Menteri (Erick Thohir) kami meminta koordinasi Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kejaksaan Agung agar asset-aset yang sudah disita oleh Kejaksaan Agung berkaitan dengan kasus Asabri itu, asetnya diserahkan kembali kepada Asabri. Agar mengembalikan kerugian negara yang Rp 23 triliun itu. Karena Asabri kan tidak dapat PNM, beda dengan Jiwasraya," ungkap Andre, dikutip Rabu (26/1/2022).  

Permintaan Komisi VI pun menjadi salah satu kesimpulan rapat kerja antara legislatif dan eksekutif yang diwakili oleh Kementerian BUMN. Rapat tersebut memang digelar secara tertutup. Pasalnya ada sejumlah poin pembahasan yang belum bisa disebarkan kepada publik melalui awak media.  

"Dan itu juga menjadi satu kesimpulan rapat kami dengan menteri BUMN tadi Pak Wahyu (Dirut Asabri)," kata dia. 

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD