Athika Rahma
Tak hanya itu, menurut Nasir, BUMD ini hanya diisi oleh orang-orang dekat penguasa daerah sehingga tidak profesional. Dia mengatakan, direksi dan komisaris PT BSP minim pengetahuan tentang migas.
"Keluarga Bupati semua di situ, komisaris, direktur. Jadi kapan mau profesional, kapan mau dikembangkan sumur ini? Coba assesment pegawai BSP, ada nggak keahlian minyaknya?" kata Nasir.
Lalu, PT BSP juga dinilai tidak memberikan sumbangan atau kontribusi ekonomi di Riau. Oleh karena itu, Nasir meminta agar pengelolaan PT BSP di blok CPP dibatalkan.
"Saya minta penunjukan ini dicabut. Dikerjasamakan saja dengan Pertamina, yang ada teknologi dan tenaga ahli untuk sumur tersebut," paparnya.
(NDA)
