Achmad Al Fiqri
Meski di awal program ini butuh effort, Said berkata keberhasilan pendataan ini akan memudahkan pemerintah. Nantinya, pemerintah akan mendapatkan bank data tentang traffic subsidi LPG yang terdigitalisasi.
"Di India dengan penduduk lebih banyak dari Indonesia program ini bisa berjalan, harusnya di Indonesia juga bisa dijalankan," katanya.
"Konsekuensi dari kebijakan subsidi LPG yang tertutup (targeted), maka penjualan LPG 3 Kg di pasaran dapat disesuaikan dengan harga keekonomian, atau harga pasar, bukan lagi harga subsidi, sehingga beban subsidi akan berkurang," kata Said.
Untuk subsidi Solar dan Pertalite, Said menyarankan pendataan barcode melalui aplikasi MyPertamina harus di validasi ulang. Dia menilai, Pertamina harus melakukan cross data antara penikmat subsidi solar dan pertalite dengan data kepemilikan kendaraan bermotor (STNK) di kepolisian.
"Fokus subsidi BBM di prioritaskan untuk kapal nelayan kecil, alat alat pertanian dari petani kecil, sepeda motor pelaku UMKM. Kendaraan roda empat harus dilarang menggunakan solar subsidi dan Pertalite," kata Said.
"Selama ini mereka masuk golongan penikmat yang paling banyak, namun bisa dikecualikan untuk kendaraan niaga, berplat kuning milik perorangan yang muatannya untuk kegiatan niaga, khususnya mengangkut pangan rakyat. Hal ini untuk menghindari kenaikan inflasi pangan akibat transportasi," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
