Menhub mengungkapkan, walaupun di tengah pandemi yang memukul perekonomian dan sektor transportasi, Kemenhub tetap menjalankan program pengembangan sosial ekonomi yang seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.
“Komunitas global akan mengambil semua kesempatan pemulihan ekonomi dengan memasukkan aspek berkelanjutan dalam agenda pembangunan mereka melalui pelaksanaan “Green Recovery Program” sebagai perubahan mendasar. Oleh karenanya, pengawasan dan pelaksanaan program dan kebijakan yang diambil oleh para pemangku kepentingan merupakan hal yang sangat penting,”paparnya.
Menhub mengapresiasi upaya Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagai salah satu auditor eksternal dalam organisasi internasional seperti IMO, WMU dan IMLI.
“Apa yang dilakukan BPK RI ini dapat meningkatkan kontribusi Indonesia di kancah internasional, dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan,”ujar Menhub.
Sementara itu, Ketua BPK RI Dr. Agung Imam Sampurna menyampaikan, BPK RI merancang audit khusus untuk implementasi pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara target sasaran yang berfokus pada pengurangan emisi dari sektor transportasi, integrasi konservasi energi moda transportasi, dan pembangunan infrastruktur jalan.