AALI
9850
ABBA
232
ABDA
0
ABMM
755
ACES
1470
ACST
284
ACST-R
0
ADES
1675
ADHI
1165
ADMF
8100
ADMG
172
ADRO
1200
AGAR
444
AGII
1115
AGRO
930
AGRO-R
0
AGRS
456
AHAP
71
AIMS
525
AIMS-W
0
AISA
280
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
580
AKRA
3340
AKSI
750
ALDO
885
ALKA
250
ALMI
238
ALTO
300
Market Watch
Last updated : 2021/05/06 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
472.53
-0.23%
-1.11
IHSG
5964.94
-0.18%
-10.98
LQ45
888.74
-0.19%
-1.68
HSI
28466.18
0.17%
+48.18
N225
29345.90
1.85%
+533.27
NYSE
16348.41
0.36%
+59.14
Kurs
HKD/IDR 1,847
USD/IDR 14,370
Emas
826,080 / gram

Gubernur Jatim Tegaskan Perusahaan Tidak Cicil THR 2021

ECONOMICS
Lukman Hakim/Sindo
Rabu, 07 April 2021 09:20 WIB
Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, menegaskan agar seluruh perusahaan tidak mencicil pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
Gubernur Jatim Tegaskan Perusahaan Tidak Cicil THR 2021. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, menegaskan agar seluruh perusahaan tidak mencicil pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Orang nomor satu di Jatim ini juga meminta agar THR dibayar penuh.

"Ini menjelang Ramadhan, setelah itu kita akan masuk pada Lebaran Idul Fitri. Maka tunjangan hari raya (THR) tolong jangan dicicil. Pesan ini menurut saya berseiring dengan sinergitas dari seluruh sektor ketenagakerjaan yang hari ini membutuhkan ruang yang tetap harus terkawal supaya tetap kondusif dan seterusnya,” kata Khofifah saat pemberian penghargaan ketenagakerjaan dan kesehatan di Gedung Negara Grahadi, Selasa (6/4/2021) malam.

Dalam kesempatan ini, Khofifah juga Jatim yang mengalami kenaikan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Meski demikian jumlah kenaikan TPT di Jatim ini masih di bawah angka TPT nasional.

Menurutnya, kenaikan TPT yang merupakan dampak dari pamdemi COVID-19 ini tidak hanya terjadi di Jatim saja, namun juga di provinsi-provinsi lain di Indonesia.

“Kita tetap berikhtiar membuka lapangan kerja semaksimal mungkin. Tadi banyak sekali perusahaan-perusahaan besar sebetulnya yang mendapatkan award terutama dengan zero accident,” tandasnya.

Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini masih membahas skema pembayaran THR 2021 bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas).

"Kondisi ekonomi masih belum pulih sejak terjadinya pandemi COVID-19. Namun, THR tetap merupakan kewajiban pengusaha untuk diberikan kepada pekerja. Kami masih mendengarkan masukan berbagai pihak," kata Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziyah. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD