Tangguh Yudha
IDXChannel - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) meminta agar ekspor gas dikurangi untuk memenuhi kebutuhan domestik, khususnya bagi kawasan industri. Sebab, pasokan gas kini menjadi salah satu persoalan utama.
Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana mengatakan, kelangkaan pasokan gas bukan satu-satunya masalah yang dihadapi pelaku industri, namun menjadi salah satu hambatan serius selain perizinan yang masih rumit. Dia pun berharap agar pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi masalah ini.
"Yang kami hadapi saat ini bukan hanya semata perizinan, tetapi ada sesuatu yang pemerintah harus hadir, yaitu persoalan gas," katanya dalam acara Munas HKI, di Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Akhmad berharap Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dapat memfasilitasi koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian ESDM dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), agar hambatan-hambatan ini bisa dicarikan solusi. HKI, dalam hal ini siap menjadi mitra strategis yang aktif memberi masukan demi penguatan ekonomi nasional.
"Kami akan selalu berkomunikasi dan minta saran dan masukannya dari Pak Wamen, supaya kita bisa betul-betul kawasan industri kita diperhatikan. Karena kalau gabung ada 120 kawasan HKI ini menjadikan sebuah kekuatan ekonomi besar," kata dia.
Sebagai informasi, Dewan Energi Nasional (DEN) menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen dalam mewujudkan target penggunaan 100 persen produksi gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri pada 2036 mendatang.
Target tersebut telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.
"Kita sudah tidak ekspor gas lagi pada tahun 2036. Kita manfaatkan seluruhnya untuk dalam negeri, selama dengan catatan bahwa infrastrukturnya sudah lengkap," ujar Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto.
Guna mendukung upaya menyetop aktivitas ekspor tersebut, menurut Djoko, pemerintah saat ini sedang fokus menggenjot pembangunan infrastruktur pendukung gas bumi.
(Dhera Arizona)
