Yanto Kusdiantono
Namun, insentif yang ada saat ini belum cukup mendukung proyek-proyek yang sejalan dengan energi rendah karbon, seperti gas alam dan panas bumi. Komaidi menyarankan perlunya insentif khusus untuk proyek-proyek ini agar tetap relevan dalam era transisi energi global.
Revisi PP No. 35 dan PP No. 17 juga dianggap penting untuk meningkatkan investasi di sektor migas. Data menunjukkan, realisasi investasi hulu migas pada 2023 mencapai USD30,3 miliar, meningkat 11 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, angka tersebut masih kalah dibandingkan dengan negara-negara pesaing yang memberikan insentif fiskal lebih agresif.
"Reformasi regulasi diperlukan agar Indonesia dapat bersaing di tingkat global dan menarik investasi strategis," katanya.
Komaidi menjelaskan, peraturan perpajakan juga menjadi perhatian utama, khususnya dalam memanfaatkan barang dan fasilitas milik negara. Pasal 26 dalam PP No. 35 Tahun 2017 memberikan izin penggunaan fasilitas bersama, seperti pengolahan lapangan, penyimpanan, dan pengangkutan, tetapi dengan pengawasan ketat. "Para pelaku bisnis menilai prosedur yang ada terlalu rumit dan tidak efisien. Penyesuaian mekanisme diharapkan dapat memberikan kepastian lebih besar bagi investor," katanya
.
Urgensi revisi regulasi ini juga muncul dari kebutuhan untuk mempercepat eksplorasi dan pengembangan lapangan baru. Data SKK Migas menunjukkan terdapat 43 undeveloped discoveries yang berpotensi menghasilkan 50 ribu barel per hari (bopd) jika dioptimalkan. Namun, pengembangan ini membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih ramah investor.
"Kita harus memastikan kebijakan kita relevan dengan kondisi pasar dan kebutuhan global," kata Komaidi.
