AALI
9475
ABBA
0
ABDA
7050
ABMM
785
ACES
1455
ACST
282
ACST-R
0
ADES
1670
ADHI
1100
ADMF
8175
ADMG
164
ADRO
1170
AGAR
430
AGII
1080
AGRO
1000
AGRO-R
0
AGRS
302
AHAP
74
AIMS
456
AIMS-W
0
AISA
294
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
496
AKRA
3110
AKSI
800
ALDO
840
ALKA
246
ALMI
250
ALTO
302
Market Watch
Last updated : 2021/04/22 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
476.24
0.22%
+1.05
IHSG
5994.18
0.02%
+0.94
LQ45
893.96
0.13%
+1.17
HSI
28755.34
0.47%
+133.42
N225
29188.17
2.38%
+679.62
NYSE
0.00
-100%
-15944.61
Kurs
HKD/IDR 1,869
USD/IDR 14,515
Emas
835,643 / gram

Ingin Terhindar dari Jerat Mafia Tanah? Simak Tips Berikut!

ECONOMICS
Giri Hartomo/Okezone
Jum'at, 05 Maret 2021 21:40 WIB
ATR/BPN memberikan beberapa tips agar masyarakat bisa berhati-hati pada mafia tanah.
Ingin Terhindar dari Jerat Mafia Tanah? Simak Tips Berikut! (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah terus berusaha untuk memerangi mafia tanah yang hingga saat ini masih berkeliaran dan merugikan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan menutup pergerakan dari mafia tanah.  

Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) R.B. Agus Widjayanto mengatakan, praktik-praktik mafia tanah harus diwaspadai. 

Dirinya pun memberikan beberapa tips agar masyarakat bisa berhati-hati pada mafia tanah.  

Menurutnya, praktik mafia tanah dimulai saat Kepala Desa (Kades) mengeluarkan girik atau alas hak atas tanah dan dibuatkan salinan atas girik tersebut.  Padahal sudah ada SE dari Ditjen Pajak Nomor 32 Tahun 1993 Tentang Larangan Penerbitan Girik.  

“Atau membuat surat keterangan tanah untuk keperluan mengurus sertipikat tanah lebih dari satu.Kalau melihat hal ini (SE Ditjen Pajak) kan sebetulnya girik itu sudah dilarang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/3/2021).  

Pelarangan pemberlakuan girik juga dipertegas kembali melalui SE Ditjen Pajak Nomor 44 Tahun 1998. Namun, kondisi yang terjadi adalah girik tetap berlaku.  

"Dan Kementerian ATR/BPN juga membutuhkan girik untuk menunjukkan bahwa seseorang adalah pemilik tanah sebenarnya, sebelum didaftarkan. Dan itu, akhirnya mengakibatkan banyak pemalsuan mengenai alas hak atas tanah. Tidak hanya girik saja, ada Surat Eigendom, SK Redistribusi yang lama untuk mengklaim suatu bidang tanah,” jelasnya. 

Mafia tanah juga memprovokasi segelintir masyarakat untuk menggarap atau mengokupasi tanah-tanah yang kosong atau sedang dimanfaatkan. Mafia tanah juga mengklaim bahwa segelintir orang tersebut sudah menduduki tanah dan menggarap tanah tersebut dalam jangka waktu yang lama.  

“Mereka juga merubah atau menggeser bahkan menghilangkan patok tanda batas tanah. Selain itu, mafia tanah juga menggunakan jasa preman untuk menguasai objek tanah, dengan cara memagarnya, lalu menggemboknya dan mendirikan suatu bangunan diatasnya,” jelas dia. 

Tidak hanya di lapangan saja, mafia tanah beraksi. Di pengadilan pun, praktik mafia tanah dapat berjalan. 

“Salah satunya melakukan gugatan rekayasa di pengadilan untuk mendapatkan hak atas tanah padahal baik penggugat maupun tergugat merupakan bagian dari kelompok mafia tanah tersebut dan pemilik tanah yang sebenarnya malah tidak dilibatkan. Ada juga melakukan gugatan tiada akhir, yang menimbulkan banyaknya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang isi putusannya bertentangan satu sama lain sehingga putusan tersebut tidak dapat dieksekusi,” katanya.

(Sandy)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD