AALI
8125
ABBA
540
ABDA
0
ABMM
1310
ACES
1320
ACST
240
ACST-R
0
ADES
2500
ADHI
730
ADMF
7750
ADMG
240
ADRO
1280
AGAR
400
AGII
1690
AGRO
2630
AGRO-R
0
AGRS
232
AHAP
58
AIMS
426
AIMS-W
0
AISA
222
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
615
AKRA
3510
AKSI
448
ALDO
635
ALKA
234
ALMI
232
ALTO
322
Market Watch
Last updated : 2021/07/26 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
449.34
-0.4%
-1.83
IHSG
6106.39
0.08%
+4.70
LQ45
841.82
-0.46%
-3.89
HSI
26192.32
-4.14%
-1129.66
N225
27833.29
1.04%
+285.29
NYSE
16552.38
0.59%
+96.48
Kurs
HKD/IDR 1,860
USD/IDR 14,480
Emas
841,757 / gram

Jabar Kembali Bebaskan Denda Pajak Kendaraan Bermotor 

ECONOMICS
Agung bakti sarasa
Kamis, 22 Juli 2021 15:57 WIB
Pemprov Jawa Barat akhirnya mengumumkan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor bagi warganya.
Jabar Kembali Bebaskan Denda Pajak Kendaraan Bermotor  (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Pemprov Jawa Barat akhirnya mengumumkan kabar baik bagi warganya di tengah kondisi sulit akibat pandemi COVID-19 berupa pembebasan denda pajak kendaraan bermotor.

Bahkan, bukan hanya pembebasan denda pajak kendaraan, Pemprov Jabar pun memberikan keringanan lainnya berupa pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan tarif progresif yang dikemas melalui program Triple Untung Plus. 

Insentif yang diberikan Pemprov Jabar kepada para wajib pajak kendaraan bermotor tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemprov Jabar untuk menanggulangi defisit anggaran di tengah pandemi COVID-19. 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nanin Hayani Adam mengatakan, Jabar mengalami defisit anggaran hingga Rp5 triliun yang disebabkan prediksi anggaran yang tidak tercapai.

"Dari target Rp41,4 triliun diprediksi hanya tercapai Rp35,8 triliun. Solusi untuk menutupi defisit itu adalah mengurangi belanja di tahun 2021," ungkap Nanin di Bandung, Rabu (21/07/2021). 

Pihaknya memprediksi, defisit anggaran terjadi karena pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) Jabar pada triwulan I dan II tahun 2021 menurun dibanding triwulan III dan IV tahun 2020. 

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jabar, Hening Widyatmoko mengatakan, untuk menggenjot pendapatan dari sektor PKB, pihaknya kembali menggulirkan pembebasan dan keringanan denda pajak bagi wajib pajak kendaraan bermotor melalui program Triple Untung Plus yang akan dimulai 1 Agustus 2021 mendatang. 

"Ini sebagai salah satu solusi menggenjot pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor. Beberapa upaya peningkatan pendapatan dari sektor ini kurang maksimal seperti pembayaran PKB door to door dan insentif pajak kendaraan oleh pemerintah pusat," kata Hening di Bandung, Rabu (21/7/2021).

Menurutnya, ada tiga keuntungan bagi wajib pajak dari program ini. Pertama, bebas denda pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak. Namun, pembebasan denda tidak berlaku untuk pembebasan pembayaran motor baru, ubah bentuk, lelang/eks-dump yang belum terdaftar, serta ganti mesin.

Kedua, bebas pokok dan denda BBNKB II (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor). Keringanan ini dapat dimanfaatkan warga yang ingin melakukan proses BBNKB kedua dan seterusnya di wilayah Jabar.

Ketiga, bebas tarif progresif pokok tunggakan. Keringanan ini dikhususkan untuk warga yang ingin mengajukan permohonan BBNKB II (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) kepemilikan kedua dan seterusnya. Lalu jika masih memiliki tunggakan, tarifnya hanya sebesar 1,75 persen. 

Hening mengatakan, program Triple Untung Plus tahun lalu juga digulirkan dan terbukti membantu para wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19. Upaya penarikan pajak kendaraan diakui tidak optimal karena daya beli mayarakat yang turun akibat pandemi. 

"Daya beli masyarakat menurun akibat pandemi yang juga berdampak kepada pembayaran PKB. Banyak di antara mereka yang pendapatannya menurun bahkan terkena PHK," ucap Hening.

Dia menjelaskan, tulang punggung pajak daerah provinsi adalah sektor PKB. Oleh karena itu, penurunan  pendapatan dari PKB berpengaruh besar pada pendapatan daerah dari sektor pajak.

"Selisih pendapatan dari PKB antara triwulan 3 dan 4 tahun 2020 dan triwulan I dan II tahun 2021 lebih dari 300 miliar atau sekitar 7,64 persen," paparnya. 

Pendapatan PKB triwulan III dan IV tahun 2020 sebesar Rp4.060.249.125.192 (Rp4,06 triliun), sedangkan pendapatan PKB triwulan I dan II tahun 2021 sebesar Rp3.749.897.646.800 (Rp3,7 triliun). Selisih triwulan III  dan IV/2020 dengan triwulan I dan II/2021 yakni Rp310.351.468.392 (Rp310 miliar) atau 7,64  persen.

Sementara selisih pendapatan tersebut menurut Hening sedikit banyak berpengaruh pada defisit anggaran APBD Jabar. Adapun program Triple Untung Plus tahun ini akan berlangsung hingga Desember 2021. 

"Memang periodenya lima bulan, tetapi diharapkan bisa optimal menarik pendapatan," katanya.

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD