AALI
9350
ABBA
278
ABDA
0
ABMM
2500
ACES
720
ACST
169
ACST-R
0
ADES
6175
ADHI
745
ADMF
8125
ADMG
173
ADRO
3140
AGAR
314
AGII
2340
AGRO
845
AGRO-R
0
AGRS
116
AHAP
83
AIMS
246
AIMS-W
0
AISA
151
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1545
AKRA
1180
AKSI
270
ALDO
775
ALKA
292
ALMI
0
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/10 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
536.47
-0.12%
-0.62
IHSG
7086.24
-0.23%
-16.64
LQ45
1007.80
-0.09%
-0.91
HSI
19567.55
-2.18%
-435.89
N225
27819.33
-0.65%
-180.63
NYSE
15264.79
-0.27%
-41.01
Kurs
HKD/IDR 195
USD/IDR 14,872
Emas
856,617 / gram

Jasa Raharja: 40 Juta Sepeda Motor Tidak Bayar Pajak!

ECONOMICS
Suparjo Ramalan
Kamis, 16 Juni 2022 02:30 WIB
Jasa Raharja mencatat 39 persen kendaraan roda dua atau sekitar 40 juta unit sepeda motor yang tercatat di Samsat tidak membayar pajak.
Jasa Raharja: 40 Juta Sepeda Motor Tidak Bayar Pajak! (FOTO: MNC Media)
Jasa Raharja: 40 Juta Sepeda Motor Tidak Bayar Pajak! (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - PT Jasa Raharja (Persero) mencatat 39 persen kendaraan roda dua atau sekitar 40 juta unit sepeda motor yang tercatat di Samsat tidak membayar pajak.

Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan Purwantono menyebut jumlah ini tercatat hingga Desember 2021. Menurutnya, Kondisi ini menjadi ironi lantaran negara berpotensi kehilangan pendapatan, khususnya di sektor pajak kendaraan bermotor.

"Kondisi ini tentunya menjadi ironi dimana secara kasat mata bahwa kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya semakin padat dan diikuti meningkatnya potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang membahayakan jiwa. Di sisi lain, negara justru berpotensi kehilangan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor yang cukup signifikan," ungkap Rivan, Rabu (15/6/2022).

Hal ini menjadi perhatian khusus dari Tim Pembina Samsat Nasional dengan mengadakan rapat rekonsiliasi data kendaraan bermotor. Rekonsiliasi tersebut bertujuan mendapatkan data akurat.

"Mengingat di Kantor Bersama Samsat terdapat tiga Instansi yaitu Polri, Jasa Raharja dan pemerintah daerah sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang strategis," katanya.

Tim Pembina Samsat pun sepakat menerapkan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak kendaraan bermotor. Salah satunya penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). 

Hal ini tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 74 Ayat 2 poin b. Penerapan kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap dan akan diawali dengan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tingkat kepatuhan dapat ditingkatkan. 

Rivan menyebut sosialisasi tersebut mengenai proses pemblokiran atau penghapusan data kendaraan bermotor jika tidak melaksanakan pengesahan STNK, Pembayaran Pajak, dan Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sekurang-kurangnya 2 tahun.

"Sosialisasi akan dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, sosialisasi melalui publikasi media TV, media sosial, flyer, dan webinar. Kedua, melibatkan pakar dan pemerhati transportasi untuk mendapatkan masukan. Ketiga, Sosialisasi dan edukasi kepada pemerintah daerah," kata dia. 

Untuk mendorong kebijakan tersebut, lanjut Rivan, Kementerian Dalam Negeri sedang mempersiapkan rencana memberikan stimulus kepada masyarakat berupa penghapusan Biaya Bea Balik Nama (BBN II) dan penghapusan Denda Progresif untuk Kepemilikan Kendaraan. (RRD)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD