Ikhsan Permana SP/MPI
IDXChannel – Pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) identik dengan pembangunan infrastruktur yang masif serta bertumpu pada BUMN Karya. Hal itu menjadi bahasan dalam diskusi publik dengan tema "After Jokowinomics: Kemana Indonesia Akan Melangkah? yang diselenggarakan pada Jumat (10/3/2023).
Dalam diskusi tersebut para pembicara memberikan beberapa catatan pada sektor ekonomi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau diistilahkan sebagai Jokowinomics.
Namun, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Izzudin Al Farras Adha menilai dalam pembangunan infrastruktur tersebut seringkali mengabaikan pemenuhan hak-hak masyarakat dan menciptakan kesenjangan ekonomi yang lebih tinggi.
“Rasio pajak (terhadap PDB) terus mengalami penurunan. Bahkan terendah dalam 20 tahun terakhir. Di samping itu, belanja APBN, sekitar sepertiganya digunakan untuk pembayaran bunga utang. Anggaran di luar pembayaran bunga utang, kesehatan dan pendidikan hanya 40% dan harus digunakan untuk pembiayaan seperti infrastruktur, bantuan sosial dan lain-lain. Akibatnya, siapa pun presiden terpilih nanti, akan menghadapi beban utang yang besar. Ini adalah PR serius untuk presiden baru nanti," ungkap Farras dalam paparannya, Jumat (10/3/2023).
