Menurut Farras, salah satu solusi pemerintahan Jokowi adalah dengan mendorong peningkatan investasi dengan harapan semakin tinggi investasi akan semakin banyak membuka lapangan pekerjaan formal.
"Namun realitanya, peningkatan investasi tidak berbanding lurus dengan pembukaan lapangan kerja” ujarnya.
Menanggapi permasalahan tersebut, Acting Director, NTU Institute of Science & Technology for Humanity, Sulfikar Amir menawarkan gagasan ekonomi berkeadilan.
Dia menjelaskan, dari zaman orde baru sampai dengan saat ini, konsep Trickle Down Economic atau pertumbuhan didorong oleh mekanisme pull the top yakni kelompok perekonomian teratas didorong tumbuh dengan harapan dapat menarik kelompok-kelompok di bawahnya ternyata tidak terlalu efektif.
Sedangkan dalam konsep Tumbuh Adil, pertumbuhan didorong oleh mekanisme push the bottom, yakni fokus menaikan taraf ekonomi kelompok masyarakat 30% terbawah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional secara merata dan adil.
“Konsep Tumbuh Adil menekankan pada 5 pilar yakni perumahan, pendidikan, mobilitas, pekerjaan, dan kesehatan. Konsep tersebut akan mendorong 30% masyarakat menengah ke bawah Indonesia yang memiliki pendapatan USD1.718 per kapita di dorong untuk ikut naik pendapatannya,” pungkasnya.
(FRI)