Iqbal Dwi Purnama
Dia menjelaskan, masih terdapat sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan transportasi nasional, mulai dari perencanaan yang belum terpadu, koordinasi lintas moda yang belum optimal, integrasi antarmoda yang terbatas, pembagian kewenangan yang belum sinkron, digitalisasi yang masih berjalan parsial, hingga sistem logistik nasional yang dinilai belum efisien.
Oleh karena itu, RUU Sistranas diharapkan mampu menciptakan konektivitas yang lebih baik antarmoda dan multimoda sehingga distribusi barang menjadi lebih efisien, biaya logistik menurun, serta daya saing nasional meningkat.
Selain mendorong efisiensi logistik, regulasi tersebut juga ditargetkan memperkuat konektivitas antarwilayah, termasuk kawasan tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP), memperluas layanan transportasi yang inklusif, serta mendukung pengembangan transportasi yang ramah lingkungan.
Risal mengungkapkan, konsep RUU Sistranas dibangun di atas tujuh pilar utama, yakni integrasi kebijakan, integrasi infrastruktur, integrasi pelayanan, integrasi digital, integrasi pendanaan, transportasi berkelanjutan, dan penguatan tata kelola. Ketujuh pilar tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi peningkatan efisiensi sistem logistik dan rantai pasok nasional.
Dia menambahkan, penyusunan RUU dilakukan melalui Panitia Antar Kementerian dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga agar substansi yang dihasilkan mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan transportasi nasional secara komprehensif.
