AALI
10000
ABBA
212
ABDA
0
ABMM
825
ACES
1425
ACST
254
ACST-R
0
ADES
1640
ADHI
1050
ADMF
8000
ADMG
162
ADRO
1185
AGAR
414
AGII
1035
AGRO
880
AGRO-R
0
AGRS
545
AHAP
68
AIMS
510
AIMS-W
0
AISA
256
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
560
AKRA
3130
AKSI
755
ALDO
815
ALKA
240
ALMI
236
ALTO
326
Market Watch
Last updated : 2021/05/17 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
462.85
-1.35%
-6.35
IHSG
5833.86
-1.76%
-104.49
LQ45
869.49
-1.52%
-13.44
HSI
28194.09
0.59%
+166.49
N225
27824.83
-0.92%
-259.64
NYSE
16415.36
1.45%
+233.76
Kurs
HKD/IDR 1,836
USD/IDR 14,280
Emas
850,841 / gram

Kemenhub Tak Kunjung Terbitkan Aturan Resmi Larangan Mudik

ECONOMICS
Giri Hartomo/Okezone
Kamis, 22 April 2021 19:07 WIB
Pemerintah melarang transportasi umum baik darat, udara dan lautan untuk beroperasi mengangkut penumpang mudik pada 6-17 Mei 2021.
Kemenhub Tak Kunjung Terbitkan Aturan Resmi Larangan Mudik (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah melarang transportasi umum baik darat, udara dan lautan untuk beroperasi mengangkut penumpang mudik pada 6-17 Mei 2021. Namun, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) yang mengatur larangan tersebut belum dikeluarkan hingga saat ini.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, aturan tersebut akan segera dikeluarkan. Namun dirinya tidak menyebutkan secara rinci kapan waktu pasti aturan tersebut akan dikeluarkan. 

"Segera (dikeluarkan Permenhub pengendalian transportasi di mudik lebaran 6-17 Mei 2021)," ujarnya saat dihubungi, Kamis (22/4/2021)

Adita menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2021 tersebut akan lebih fokus pada pengendalian transportasi. Sementara untuk syarat-syarat penumpang akan diatur lewat Surat Edaran (SE) gugus tugas covid-19. 

"PM (Peraturan Menteri) fokus pada pengendalian sarana transportasinya. Syarat penumpang dan lain-lain merujuk ke SE Satgas," jelasnya. 

Peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2021 ini juga sudah mencakup Adenddum Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 yang baru saja dikeluarkan.  Adapun draft aturan (Permenhub) itu sendiri saat ini sudah berada di Kementerian Hukum dan HAM. 

“Sudah masuk (aturan turunan dari addendum SE Satgas Covid di Permenhub),” ucapnya. (RAMA)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD