Winda Destiana
Namun demikian, secara bulanan (mtm) harga pangan mengalami kenaikan seiring dengan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan masuknya musim penghujan, seperti daging dan telur ayam, serta ikan segar, aneka sayuran (a.l. tomat, cabai rawit, bayam), dan beras.
Inflasi harga yang diatur pemerintah juga mengalami peningkatan menjadi 13,34% (yoy), naik dari angka di bulan November sebesar 13,01% (yoy), didorong oleh naiknya tarif angkutan, rokok, dan tarif air PAM. Peningkatan tarif angkutan udara dan kereta api terutama didorong oleh permintaan pada masa liburan Nataru.
Secara umum, sepanjang tahun 2022, laju inflasi mengalami peningkatan yang disebabkan oleh tekanan harga global, gangguan supply pangan, dan kebijakan penyesuaian BBM, selain juga karena meningkatnya permintaan masyarakat dengan membaiknya kondisi pandemi. Beberapa komoditas yang dominan mendorong inflasi adalah bensin, bahan bakar rumah tangga, dan tarif angkutan udara. Naiknya harga CPO global juga mendorong kenaikan harga minyak goreng pada Semester I 2022. Gangguan cuaca yang terjadi di pertengahan tahun juga sempat mendorong naiknya volatilitas harga aneka cabai dan bawang merah meskipun kemudian mereda di akhir tahun.
Dalam upaya menjaga stabilitas harga, Pemerintah terus memonitor harga dan stok bahan pangan serta melakukan berbagai kebijakan, antara lain operasi pasar, pasar murah, intervensi harga, dan pengawasan distribusi. Pemerintah terus menjaga kelancaran arus distribusi dan ketersediaan armada pengangkutan di tengah perubahan cuaca dan gangguan iklim, serta kebijakan mengantisipasi lonjakan inflasi transportasi di masa Nataru. Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia melalui TPIP-TPID terus diperkuat guna menjaga terkendalinya tingkat inflasi nasional serta mengurangi disparitas harga antar wilayah.
“Sebagai dukungan dalam pengendalian inflasi, Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan peran APBN dan APBD sebagai shock absorber. Optimalisasi penyaluran anggaran ketahanan pangan serta penyaluran Belanja Wajib Perlindungan Sosial dan Belanja Tidak Tetap (BTT) APBD terus dilakukan untuk mendukung terkendalinya inflasi daerah,” tambah Febrio.
(NDA)
