Kiswondari Pawiro
Menurut Rahmad, menjadi tontonan yang bertolak belakang dengan langkah pemerintah pusat mengendalikan penyebaran virus Covid-19.
Pada saat yang sama, pemerintah pusat gencar melakukan larangan mudik pada lebaran ini, mengeluarkan himbauan supaya tidak membuat kerumunan, tetapi di Pasar Tanah Abang seperti seolah-olah tidak ada takutnya terhadap Covid-19. Hal ini sangat mengkhawatirkan semua pihak, karena masyarakat yang berbelanja di Pasar Tanah Abang tidak menerapkan protokol kesehatan.
"Kita harus segera konsolidasi, gubernur, Satgas daerah dan aparat keamanan TNI, Polri untuk mengkanalisasi, supaya segera diurai, sehingga tidak sampai terjadi penumpukan pengunjung lagi, apalagi jika sampai sore hari," imbuhnya.
Rahmad menegaskan, keramaian itu mestinya bisa diantisipasi, bisa dilakukan pemerintah provinsi suatu konsolidasi untuk terus melakukan sosialisasi ke masyarakat yang akan berkunjung ke pusat-pusat perbelanjaan tradisional atau moderen menjelang lebaran ini. Tetapi, karena sudah terjadi, maka kejadian seperti hari Sabtu kemarin itu bisa jadi pembelajaran mahal bagi Gubernur dan Dinas Terkait di Pemprov DKI Jakarta.
"Kalau misalnya Pemprov DKI Jakarta kewalahan, maka bisa berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengarahkan lebih banyak lagi, bagaimana mengatur sebelum pengunjung sampai ke pasar Tanah Abang. Sebab bisa saja warga masyarakat dihentikan dulu, untuk sementara tidak diperbolehkan masuk ke Pasar Tanah Abang karena situasi tidak memungkinkan atau karena pasar melebihi kapasitas," papar Rahmad.
