Indra Purnomo
IDXChannel - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengizinkan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Provinsi Gorontalo dilakukan dengan mekanisme kontan (cash) bukan berupa bahan makanan. Kebijakan ini ditempuh dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan tradisi yang berkembang di daerah tersebut.
Kebijakan diberlakukan kepada KPM BPNT di Provinsi Gorontalo yang belum menerima bantuan sejak Juli 2021. Informasi tersebut diterima Risma dalam pertemuan pemadanan data yang melibatkan berbagai pihak di Gorontalo, Kamis (30/9/2021).
Risma memutuskan BPNT akan disalurkan sekaligus untuk dua bulan ke depan, yakni Oktober dan November. Sehingga KPM BPNT yang belum menerima sejak Juli akan menerima sekaligus 5 bulan.
"Itu kalau dirapel, mereka akan terima lima bulan, tidak mungkin itu semua dalam bentuk sembako. Nanti bisa rusak makanannya. Penyaluran bansos BPNT disalurkan dalam bentuknya cash," kata Risma.
Keputusan Risma tersebut sudah dikoordinasikan dengan Bank Himbara, anggota DPR RI Komisi VIII Idah Syahidah Rusli Habibie, anggota Komite 3 DPD RI Rahmijati Jahja, dan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim yang hadir dalam pertemuan.
"Hal ini sudah disaksikan oleh beliau-beliau bahwa penyaluran dalam bentuk cash, dan itu boleh sesuai dengan perpres bansos BPNT bisa diambil dalam bentuk uang," ujar Risma.
Ketertundaan dalam salur bansos sehingga harus dirapel tidak lepas dari kondisi geografis sehingga lokasi sulit dijangkau. Keluarga penerima manfaat sulit ditemui karena KPM rata-rata ekerja sebagai petani di kawasan perbukitan.
Risma berujar mereka baru kembali ke rumah setelah panen usai. Untuk memudahkan distribusi bansos, Risma menginstruksikan agar pemda dan pendamping mengumpulkan KPM di minggu kedua setiap bulan dan pencairan bisa dilakukan secara sekaligus. "Jadi, mereka datang ke kecamatan setiap bulan minggu kedua saja," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Risma mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Gorontalo. Seperti daerah-daerah lainnya yang menjadi kota kunjungan Risma, persoalan penyaluran bansos berkisar pada belum terdistribusinya KKS, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT.
Risma meminta Bank Himbara di Gorontalo dan pemda meningkatkan koordinasi dalam penyaluran bansos. Ia juga mengungkapkan permasalahan distribusi kartu bisa diselesaikan minggu pertama bulan Oktober ini.
Risma juga meminta agar pihak Bank Himbara dan pemerintah daerah serta pendamping keluarga penerima manfaat untuk bersinergi dalam penyaluran perluasan penerima manfaat bantuan sosial di Gorontalo. "Saya minta Himbara untuk langsung bawa kartunya dan lansung cash, biar tidak dua kali kerja. Pemda juga sediakan tempat biar Himbara juga tidak repot," jelas Risma.
Risma juga menegaskan Kemensos akan terus memastikan keluarga penerima manfaat mendapatkan haknya, karena itu sangat berharga bagi keluarga penerima manfaat.
"Satu orang pun akan kami perjuangkan, kasihan penerima manfaat pak. Kalau perlu pendamping tulis surat untuk KPM yang bertani tadi, biar mereka tahu mereka menerimanya berapa," kata Risma.
(IND)
