Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata 2026 pada 20-21 Mei 2026 guna menyelaraskan kebijakan menuju target pembangunan pariwisata nasional hingga 2029.
“Melalui Rakornas, Kementerian Pariwisata menegaskan pentingnya penyelarasan kebijakan, penguatan dampak ekonomi program, optimalisasi pembiayaan, serta percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata agar pembangunan pariwisata semakin berkualitas, berdaya saing, dan berdampak luas,” kata Widiyanti.
Pemerintah juga terus mendorong penguatan desa wisata dan ekosistem pariwisata ramah Muslim. Hingga 29 Mei 2026, kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menghasilkan 31.548 sertifikat halal bagi pelaku usaha di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi.
Selain itu, melalui program Karisma Event Nusantara (KEN) 2026, pemerintah mendukung penyelenggaraan 125 event daerah yang diharapkan dapat memperluas dampak ekonomi pariwisata ke berbagai wilayah di Indonesia.
“Program kerja Kementerian Pariwisata tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan, tetapi juga memastikan bahwa pariwisata menjadi penggerak ekonomi yang lebih merata,” ujar Widiyanti.
(Shifa Nurhaliza Putri)